Bahas Inflasi, Bupati Kotim Menghadap Presiden

Bupati Kotim Halikinnor,inflasi,presiden joko widodo,jokowi,radar sampit,sampit,bupati kotim
Bupati Kotim Halikinnor ketika turut menghadiri arahan Presiden Joko Widodo terkait pengendalian inflasi di Istana Negara, Selasa (13/9).(istimewa/prokompemkab kotim)

SAMPIT, RadarSampit.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut Sampit Kabupaten Kotawaringin (Kotim) sebagai wilayah yang  termasuk tinggi tingkat inflasinya. Terkait hal tersebut pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk menekan inflasi, salah satunya yakni dengan menggelar operasi pasar.

“Kita juga sesuai instruksi presiden ada 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu mengatasi inflasi. Contohnya bagaimana kita  mendatangkan dari distributor langsung ke  pasar, transportasi bisa dibantu dari pemda. Kita juga di APBD perubahan menganggarkan untuk pasar murah dalam mengantisipasi ini,” ujar Bupati Kotim Halikinnor, kemarin.

Bacaan Lainnya
Gowes

Kemudian untuk jangka panjang lanjutnya, Pemkab Kotim mencari lahan sekitar 100 hektar untuk menjadi lahan penyangga pangan, mengingat siklus naik turunnya harga komoditas bisa diketahui. ”Misalnya cabai rawit mahalnya kapan, kosongnya kapan, bawang merah juga begitu. Lalu telur, ini nanti kita akan punya lahan penyangga juga untuk mengantisipasi saat-saat tertentu siklus tersebut,” terangnya.

Baca Juga :  Pengendara Sengaja Lakukan Trik Ini untuk Siasati Tilang Elektronik

Lebih lanjut Halikin menjelaskan, inflasi ini bukan bulan per bulan tapi tahun ke tahun, year on year. Sedangkan bulan Agustus tadi Kota Sampit ada deflasi. Namun menurutnya,  akibat pada  Oktober 2021 itu ada kenaikan tarif PDAM dan kenaikan tarif rumah sakit, yang besar pengaruhnya terhadap angka inflasi, 42 persen dari sektor tersebut.

”Ini makanya kita  termasuk yang tinggi di Indonesia inflasinya. Tapi kalau Agustus kita deflasi, Oktober nanti pasti turun, ” tegasnya.

Sementara itu, baru-baru tadi Halikinnor menghadiri arahan Presiden Jokowi terkait pengendalian inflasi kepada seluruh kepala daerah di Istana Negara. Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi pemerintah telah mengeluarkan payung hukum yang jelas melalui peraturan menteri keuangan dan surat edaran menteri dalam negeri.



Pos terkait