Realisasi APBD hingga saat ini masih berada di angka 47 persen, padahal kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Presiden mendorong Pemda menggunakan 2 persen dari komponen anggaran dalam APBD yaitu dana transfer umum yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.
Presiden bahkan mewanti-wanti agar para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi. Utamanya yang berkaitan dengan harga pangan, karena berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Apalagi apabila harga pangan naik, presiden menyebut kemiskinan di daerah juga akan ikut naik.
“Sesuai instruksi presiden dan ini sudah kami laksanakan dan akan tetap kami lanjutkan yaitu misalnya memotong distribusi, itu bisa dibiayai pemda untuk transporasinya. Subsidi transportasinya supaya harga barang bisa berkurang, sehingga harga distributor itulah harga di pasar. Sama juga pasar murah yang kami lakukan, barang kami datangkan langsung dari distributor sehingga bisa disubsidi sampai Rp 18 ribu per sak,” pungkas Halikinnor. (yn/gus)
