Lebih penting lagi, kasus ini juga mengingatkan kita bahwa integritas para pemegang wewenang adalah kunci. Tanpa mentalitas yang bersih dan komitmen terhadap kepentingan publik, sistem sebagus apa pun tetap bisa ditembus dan disalahgunakan.
Maka, seleksi jabatan, pelatihan etika, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran adalah langkah-langkah yang tidak boleh ditawar.
Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa tata kelola organisasi yang sehat tidak hanya bergantung pada struktur dan sistem, tetapi juga pada nilai-nilai yang dianut oleh para pemegang kekuasaan.
Wewenang yang diberikan oleh negara atau organisasi bukanlah privilese pribadi, melainkan amanah publik yang harus dijaga dengan tanggung jawab.
Jika tidak, maka seperti yang terjadi di pertamina, kekuasaan tersebut bisa menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri sambil mengorbankan kepentingan rakyat banyak. (*)
