NANGA BULIK, radarsampit.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya melakukan kunjungan ke Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau Sabtu (7/9/2024). Ia terbang langsung ke Kinipan menggunakan helikopter.
Tidak banyak yang tahu terkait kunjungan ini. Sebab, kedatangannya tidak diinformasikan secara terbuka. Hingga hari H kedatangannya, banyak yang tidak tahu tujuannya ke desa yang sempat viral karena masalah hutan adatnya tersebut.
Dua helikopter turun di helipad darurat yang dibuat di lapangan sepak bola Desa Kinipan. Menteri yang sudah hampir habis masa jabatannya tersebut tidak sendiri.
Ia didampingi dua dirjen yakni Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Dr Ir Machfudz dan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Ir Dida Migfar.
Ada juga rombongan warga asing yang terdiri atas Andrew Steer selaku Presiden dan CEO of The Bezos Earth Fund, Lord Zac Goldsmith selaku anggota dewan bangsawan Britania Raya, dan Christian Samper yang merupakan Manager Direktur Bezos Earth Fund. Kedatangan mereka juga disambut dengan upacara adat.
“Sudah sejak 2018 saya mengikuti Kinipan dari Jakarta, bagaimana situasinya dan perkembangan dari Kinipan. Semua file yang sampai ke saya tentang Kinipan selalu saya buka dan baca,” ucap Siti.
Ia menjelaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk mempelajari cara-cara menyelesaikan masalah dan memperoleh hak masyarakat adat atas hutan dari penggunaan yang lain.
“Setuju jadi contoh, ya? Bagus, soalnya. Menyelesaikannya lama dan cukup berat, ya?” tanya Siti kepada ratusan masyarakat yang hadir di pertemuan yang digelar di tepi sungai tersebut.
Ia ingin Kinipan bisa menjadi contoh bagaimana mencari jalan keluar dari masalah yang sulit. Dengan dukungan kerjasama internasional tersebut diharapkan semakin luas jumlah hutan adat yang bisa diselesaikan.
Sementara itu Effendi Buhing mengaku terharu dengan kesediaan Menteri KLHK untuk datang langsung ke kinipan. Sebuah perjuangan panjang bagi masyarakat adat Kinipan untuk memperjuangkan pengakuan masyarakat adat laman kinipan sejak 2018.
“Sebenarnya kita hanya butuh duduk bersama antara kami dengan pemerintah dan pihak ketiga (perusahaan), agar tercapai kesepakatan dan penyelesaian. Agar perusahaan bisa menyerahkan sebagian izin konsesi yang masuk wilayah adat Kinipan,” harapnya.
Menurut Effendi, Kinipan tidak menolak modernisasi. Ia berharap setelah ada penetapan, ada program-program dari dalam maupun luar negeri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang menjaga warisan leluhur.
“Tapi, tolong, jangan tinggalkan kami. Kami punya prinsip, kami tidak ingin jadi karyawan di tanah leluhur kami sendiri. Kami ingin jadi tuan di tanah kami,” tegasnya.
Kepala Desa Kinipan Willem Hengki lebih memilih menitipkan surat tertulis kepada Menteri Siti. Dia melampirkan bukti-bukti dan narasi panjang yang tidak mungkin disampaikan di waktu yang singkat tersebut.
PJ Bupati Lamandau Said Salim dalam kesempatannya menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Lamandau. Ia berharap dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai program-program strategis yang dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
“Dukungan pemerintah pusat khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat kami harapkan dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” tambahnya.
Said Saling mengungkapkan bahwa salah satu kendala dari pengakuan masyarakat hukum adat Kinipan hingga saat ini adalah permasalahan tapal batas antardesa yang belum selesai, namun pihaknya akan terus mendukung upaya-upaya penyelesaian. (mex/yit)
