SAMPIT, radarsampit.com – Para remaja perlu mendapatkan edukasi undang-undang tentang perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja sejak dini. Hal itu penting sebagai salah satu upaya mencegah pernikahan dini dan seks bebas.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kotim Khairiah Halikinnor saat menghadiri pembukaan kegiatan edukasi pencegahan stunting melalui pemahaman UU Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi pelajar SMP dan SMA di Sampit, Kamis (11/5).
”Ada hal yang menjadi pesan penting bagi remaja melalui kegiatan ini, yakni pemahaman undang-undang perkawinan dan kesehatan reproduksi remaja. Keduanya saling berkaitan dan mampu mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan remaja, karena mengajarkan remaja untuk menghindari pernikahan usia anak dan menjauhi seks pranikah,” ujarnya.
Dia menegaskan, penting bagi remaja memahami dan menaati undang-undang perkawinan. Pasalnya, setiap orang normal pasti punya impian menikah, membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia selamanya.
Pemerintah telah mengatur perkawinan di Indonesia. Ada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, dengan memperhatikan perkembangan yang ada, lahir UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
”Undang-undang ini mengatur batas usia minimal bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan, sehingga perlu dipahami agar tidak menemukan masalah saat akan menikah,” katanya.
Begitu pula dengan menjaga kesehatan reproduksi, tambahnya, merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi para remaja. Pasalnya, masa remaja merupakan waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset penting dalam jangka panjang.
”Menjaga kesehatan organ reproduksi merupakan hal yang penting karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi,” katanya.
Menurut Khairiah, dengan memahami kesehatan reproduksi secara baik, bisa menghindari penyakit yang ditimbulkan, seperti infeksi menular seksual dan mencegah infertilitas. Melalui pemahaman Undang-Undang Perkawinan, harapannya dapat memahami bahwa pernikahan harus sesuai ketentuan agar bisa memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
