”Semestinya pemerintah pusat kalau mau menjadikan Kalteng tujuan transmigrasi, dipersiapkan dan dibangun dulu supaya maju. Baik itu ekonomi, infrastruktur, dan hilirisasi pabrik ada di Kalteng,” katanya.
”Maka, secara otomatis pemindahan penduduk dari Jawa ke Kalteng akan berjalan sendiri tanpa harus pemerintah mengucurkan anggaran besar dari APBN untuk menyiapkan lahan dan rumah serta modal hidupnya,” tambah Gumarang.
Dia melanjutkan, apabila masyarakat Kalteng sudah sejahtera dari segi ekonomi, maka tidak ada masalah dengan program itu. ”Ini bisa dikatakan sebagai transmigrasi kekinian atau modernisasi,” ujarnya.
Apabila transmigrasi dipaksakan dengan kondisi seperti sekarang, tambahnya, program itu akan mendapatkan penolakan dan memicu persoalan di daerah.
Hal itu disebabkan persoalan kemiskinan yang masih membelit sebagian masyarakat hingga konflik sosial dan pertanahan yang sangat kompleks.
”Kita harus mengakui, masyarakat lokal saat ini dihadapkan dengan banyak masalah. Hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan konflik pertanahan masih jadi persoalan utama. Lalu, tiba-tiba datang para transmigran yang difasilitasi negara. Diberikan lahan dan sertifikatnya, serta kebutuhan hidup, secara otomatis ini akan memicu kecemburuan. Artinya, program transmigrasi pola lama ini sudah tidak relevan,” katanya.
Selain itu, Gumarang berpandangan, program transmigrasi juga berpotensi jadi ladang korupsi dan konflik.
”Hal itu karena anggarannya begitu besar membebani APBN, serta membuka ruang-ruang untuk celah pelaku korupsi,” katanya. (ang/ign)
