SAMPIT, radarsampit.com – Konflik antara warga Desa Tumbang Ramei, Kecamatan Antang Kalang, dengan perusahaan perkebunan PT Bintang Sakti Lenggana yang mengancam keberadaan hutan di wilayah itu seharusnya tak perlu berlarut-larut. Penyelesaian masalah itu dinilai bisa lebih cepat, karena belum ada penggarapan lahan.
”Harusnya ada target penyelesaian masalah, misalnya dua bulan atau seratus hari kerja. Kalau tidak ada limit waktu, maka penyelesaiannya berlarut-larut hingga akhirnya menjadi konflik berkepanjangan,” kata anggota Komisi I DPRD Kotim Muhammad Abadi, Senin (30/1).
Menurut Abadi, persoalan antara warga Desa Tumbang Ramei dengan PT BSL bisa saja diselesaikan dengan cepat. Apalagi di lokasi belum ada penggarapan dan hanya berupa izin lokasi yang diberikan pemerintah daerah. Selain itu, wilayah itu belum masuk sertifikat hak guna usaha (HGU).
”Areal yang dipersoalkan itu belum digarap, sehingga proses keperdataan di atasnya juga saya anggap minim sekali. Lain hal kalau di atasnya sudah ada mes, sudah ada tanam tumbuh, itu akan sulit. Toh yang ada di Tumbang Ramei ini hanya masuk dalam izin perluasan pemerintah daerah saja, kenapa begitu sulit?” ujar Abadi.
Abadi menuturkan, melihat dari riwayat perizinan perusahaan tersebut, wilayah Desa Tumbang Ramei hanya perluasan. Izin baru saja diberikan pemerintah melalui sistem OSS pada 2020 lalu.
”Apakah pemerintah takut di PTUN-kan. Hendaknya kita segera saja selesaikan untuk kepastian hukum bagi masyarakat di sana. Apalagi masalah ini ternyata sudah jadi atensi pemerintah pusat, khususnya di KLHK dan ATR BPN. Informasi ini benar adanya,” tegas Abadi.
Abadi menambahkan, budaya penyelesaian masalah yang lamban akhirnya membuat penyelesaian konflik investasi dengan masyarakat cenderung menumpuk dan tidak berkesudahan.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Tumbang Ramei Wandi mengaku masih menunggu hasil cek lapangan dari Pemkab Kotim. Pihaknya sudah menghabiskan banyak biaya untuk menyelesaikan masalah itu. Dia berharap secepatnya ada keputusan.
