Irjen Teddy Harus Dijerat Pasal Berlapis dan Pemberatan

teddy minahasa
rjen Pol Teddy Minahasa (HUMAS POLDA SUMBAR)

JAKARTA , RadarSampit.com – Pelanggaran hukum pidana yang menjerat Irjen Teddy Minahasa Putra mendapat sorotan banyak pihak. Gelombang dukungan terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus tersebut terus mengalir. Termasuk dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Mereka meminta Polri tegas menindak Teddy. Kompolnas meminta yang bersangkutan dihukum berat bila terbukti menjadi otak di balik pengedaran narkotika seperti disangkakan Polda Metro Jaya.

Bacaan Lainnya

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyampaikan bahwa proses pelanggaran etik dan proses hukum pidana harus berjalan. Sebab, mengambil barang bukti narkotika kemudian menjualnya sampai diedarkan di masyarakat merupakan pelanggaran berat. ”Jika Irjen TM (Teddy, Red) benar terlibat, sanksi PTDH (pemecatan tidak dengan hormat) harus dijatuhkan kepada yang bersangkutan,” katanya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin (15/10).

Untuk pelanggaran pidana, Poengky menyatakan bahwa penggunaan pasal berlapis saja tidak cukup untuk menjerat para tersangka. Khususnya yang berlatar belakang personel Polri. ”Perlu dijerat dengan pasal berlapis dan pemberatan hukuman,” imbuhnya.

Baca Juga :  Dalam Sembilan Bulan, Polisi Sampit Sita Sabu dan Ganja

Dengan begitu, para pelaku akan mendapat hukuman maksimal atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Terlebih, Presiden Joko Widodo turut menyoroti kasus narkotika dalam arahan yang disampaikan dua hari lalu (14/10). Menurut Poengky, itu wajar lantaran narkotika bisa sangat menyengsarakan masyarakat. ”Serta merusak bangsa dan negara,” tegasnya. Merujuk kasus yang menyeret Teddy, Kompolnas meminta seluruh pimpinan Polri untuk mengawasi anak buah masing-masing dengan baik. Apalagi, saat ini Polri juga sudah memiliki Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat).

Pos terkait