”Tidak ada jaminan DPRD bisa menyetujui anggaran untuk lanjutan pembangunan sirkuit. Apalagi diindikasikan sudah mulai bermasalah. Kalau kami ikut menyetujui yang salah, ujung-ujungnya kalau ada pidananya bisa terseret. Kami tidak mau itu menyeret kami,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, tidak selesainya proyek multiyears tersebut membuktikan tidak matangnya perencanaan pembangunannya. Menurutnya, perencanaan proyek itu terkesan asal-asalan.
”Kalau perencanaannya matang, saya kira sudah selesai dan sekarang bangunan sirkuit itu sudah fungsional. Bukannya seperti sekarang yang mangkrak,” katanya.
Mengenai Kejari Kotim yang mengusut proyek tersebut, Rimbun menegaskan, pihaknya tak akan mencampuri. ”Itu urusan penegak hukum. Kalau memang ada indikasi tindak pidana korupsinya, biarlah penyidik bekerja secara profesional,” katanya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan sirkuit Feri Nugraha sebelumnya mengatakan, realisasi anggaran yang sudah terbayarkan pada pihak ketiga dalam proyek itu sekitar 47 persen atau sekitar Rp 10 miliar. Sisa pembayaran sebesar Rp 12,2 miliar. Pekerjaan itu nantinya akan dilakukan lelang ulang.
Feri menegaskan, meski ada keterlambatan dalam progres pekerjaan, hal itu belum sampai merugikan negara. ”Karena realisasi penyelesaian pembangunan fisiknya masih lebih tinggi. Kalau misalkan anggaran yang disediakan 73 persen, tetapi kegiatan fisiknya masih 30 persen, itu yang berpotensi merugikan negara,” jelas Feri yang juga menjabat Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kotim ini. (ang/ign)
