SAMPIT, radarsampit.com – Itensitas angkutan berat yang melintas di Jalan Kapten Mulyono, ruas yang bakal diperbaiki dengan anggaran miliaran, masih sangat tinggi. Hampir setiap menit angkutan berat hilir mudik melindas jalan tersebut.
Pantauan Radar Sampit, Selasa (23/4/2024) siang, selama sekitar 30 menit arus lalu lintas di Jalan Kapten Mulyono sangat padat. Hampir setiap menit angkutan berat berbobot besar bermuatan, termasuk truk CPO perusahaan, lalu lalang melewati ruas tersebut.
Badan jalan yang tak terlalu lebar, ditambah fungsi jalan yang digunakan untuk dua jalur berlawanan arah, semakin membuat jalan sesak. Kendaraan terkesan berjejal ketika mobil dan motor berpapasan dengan angkutan berat berukuran jumbo.
Kendaraan bermuatan berat melebihi tonase dengan ukuran panjang, serta muatan yang tinggi, kerap membuat pengendara motor waswas. Pasalnya, sedikit saja tak fokus, nyawa bisa melayang apabila terlibat kecelakaan dengan raksasa jalanan tersebut.
Kondisi demikian membuat sejumlah pihak mendesak Pemkab Kotim menunda perbaikan Jalan Kapten Mulyono. Penundaan berlaku sampai ada ketegasan angkutan berat tak melintas di jalur perkotaan tersebut, agar anggaran miliaran tak mubazir.
”Selama tidak ada komitmen dari pemerintah, khususnya dinas yang membidangi untuk tegas terhadap truk besar yang melintasi Kapten Mulyono, kami sebagai masyarakat meminta bupati menunda perbaikan,” kata Abdul Hadi, warga Jalan Pelita Barat.
Menurut Abdul Hadi, selama ini yang jadi persoalan di jalur itu, yakni truk besar dibiarkan bebas melintas tanpa pengawasan. Dia menilai instansi di bawah Pemkab Kotim tidak kompak untuk satu suara mempertahankan dan memelihara infrastruktur di dalam Kota Sampit.
”Kami ingin jalan itu setelah diperbaiki tidak ada lagi truk seperti CPO yang roda sepuluh dibiarkan dengan muatan puluhan ton,” katanya.
Kalangan DPRD Kotim juga mendesak agar antar instansi Pemkab Kotim memiliki persepsi yang sama dalam memelihara dan mengawasi jalan di Kota Sampit.
Jangan sampai salah satu instansi gencar memperbaiki, instansi yang membidangi pengawasan justru tidak memaksimalkan fungsi dan tugasnya. Hal itu sama saja membuang anggaran untuk perbaikan.
