Proses distribusi LPG bersubsidi dapat dioptimalkan dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis data. Penggunaan teknologi dalam proses administrasi dapat membantu pemerintah mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan akurasi distribusi LPG. Selain itu, penggunaan teknologi dapat mempercepat dan mempermudah administrasi informasi penerima subsidi.
4.Pengumpulan Data untuk Perbaikan Kebijakan
Pemerintah dapat memperoleh wawasan penting dari data yang dikumpulkan dari pembelian LPG dengan KTP. Untuk membuat bantuan lebih tepat sasaran dan efisien, data ini dapat digunakan saat membuat dan mengubah kebijakan subsidi di masa mendatang. Pemerintah dapat menganalisis data tersebut untuk menemukan tren dan kebutuhan masyarakat.
Tantangan Kebijakan
1.Kerumitan Administratif
Proses pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan administratif. Setiap kali mereka membeli LPG, masyarakat harus mengurus dan membawa KTP. Ini bisa menjadi tugas yang sulit, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan prosedur administrasi yang ketat. Untuk mencegah kebingungan dan kesalahan dalam pelaksanaannya, sangat penting agar semua orang tahu tentang prosedur baru ini.
2.Potensi Kekeliruan dalam Data dan Implementasi
Kesalahan dalam pendataan KTP, seperti NIK yang salah atau data ganda, dapat menyebabkan masalah. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan LPG bersubsidi tidak dapat memperolehnya. Agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan lancar, pemerintah harus memastikan integritas dan akurasi data. Selain itu, penundaan distribusi LPG bersubsidi dapat terjadi karena verifikasi data yang lambat atau tidak akurat.
3.Kesenjangan Digital dan Akses Teknologi
Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama ke fasilitas atau teknologi yang mendukung implementasi kebijakan ini. Kesenjangan digital masih menjadi masalah di banyak tempat, termasuk Sampit. Orang-orang yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke teknologi mungkin menghadapi kesulitan dalam mengikuti kebijakan ini. Pemerintah harus menyediakan solusi untuk mengatasi perbedaan ini, seperti layanan bantuan atau posko pendataan khusus.
