”Harusnya bisa dilihat dari situ. Para pelajar pun sangat antusias. Kami berharap pemerintah mau mendengar aspirasi kami, para generasi muda. Selain itu, adanya sarana seperti itu juga bisa mencegah generasi muda lainnya terhindar dari kegiatan negatif, misalnya narkoba,” katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotim Wim RK Benung mengatakan, rencana pinjam pakai gedung belum ada perjanjian hitam di atas putih antara KPU dengan Pemkab Kotim. Masih menunggu persetujuan Bupati Kotim Halikinnor.
”Rencananya memang mau dipinjam pakai KPU Kotim untuk gudang penyimpanan logistik pemilu dalam waktu dekat ini sampai November 2024. Tetapi, ini masih berupa koordinasi saja. Masih menunggu persetujuan Bupati. Apabila disetujui, kami tidak mengenakan biaya sewa, karena statusnya pinjam pakai sesama instansi pemerintah,” kata Wim Reinardt Kalawa Benung, Kadispora Kotim, Kamis (19/10).
Wim mengaku bisa memahami keresahan para pencinta futsal. Karena itulah selain gedung tersebut, pihaknya juga menawarkan gedung PPLP. ”Sebenarnya kami sudah tawarkan dua tempat, yaitu gedung futsal indoor dan gedung PPLP. Sudha ditinjau bersama KPU. KPU beranggapan dari segi keamanan lebih aman gedung futsal indoor,” katanya.
Pihaknya juga memikirkan apabila terjadi kerusakan setelah gedung selesai dipinjam. Pasalnya, gedung tersebut baru saja dialihfungsikan menjadi gedung lapangan futsal indoor sejak Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang diselenggarakan di Kota Sampit pada 26 Juli-5 Agutus 2023 lalu.
Dalam hal ini, Pemkab Kotim menilai kepentingan negara yang berkaitan dengan pemilu juga penting untuk menjadi perhatian Pemkab Kotim.
”Kami memahami apa yang diinginkan pemain futsal yang selama ini sudah nyaman punya tempat untuk berlatih bermain futsal di tempat yang sudah pemerintah daerah sediakan. Tetapi, ada kepentingan negara juga yang mesti diperhatikan dan kami tetap mengutamakan kepentingan nasional yang harus didukung demi suksesnya Pemilu 2024. Toh tidak sampai dua tahun. Apabila ada terjadi kerusakan, kami tetap meminta jaminan perbaikan dari KPU Kotim,” tegasnya.
