Walaupun demikian, Diana optimistis bisa masuk tiga besar terbaik. ”Saya masuk menjabat di sini 28 Februari 2023. Saya kejar agar bisa masuk 21 MPP digital yang memenuhi syarat yang ditetapkan 20 Juni di Istana Wakil Presiden. Kami bisa lolos MPP digital itu susah. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, terutama pelayanan dan itu bisa kami penuhi. Pembenahan terus dilakukan,” katanya.
Koordinator Analis Ahli Madya Daya Saing Daerah Kemenko Bidang Perekonomian Marianto sebagai tim penilai mengatakan, setelah dilakukan uji petik, peninjauan sarpras, wawancara SOPD terkait, dan pelaku usaha, DPM PTSP Kotim punya potensi masuk tiga besar terbaik.
”Ada 415 kabupaten yang kami nilai. Setelah dijaring lagi, Kotim masuk nominasi delapan besar itu luar biasa. Mudah-mudahan Kotim bisa masuk tiga besar terbaik. Rata-rata kan itu berada di Jawa. Mudah-mudahan Kotim bisa menjadi percontohan Indonesia wilayah tengah, sehingga daerah terdekat bisa mencontoh di Kotim,” kata Marianto.
Tim fokus melakukan penilaian terhadap pelayanan berusaha berbasis risiko dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta penilaian dari pelaku usaha terhadap layanan di DPM PTSP Kotim.
”Bukan MPP-nya yang kami nilai, tetapi fokus penilaian kami ke pelayanan kemudahan berusaha dan pelayanan ke masyarakat. Mau kantornya jelek, tapi pelayanannya bagus, ya kami nilai bagus. Bukan dilihat dari megahnya bangunan MPP tetapi penilaian terhadap pelayanan yang menjadi prioritas utama penilaian kami,” ujarnya.
Koordinator Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi, Pejabat Fungsional Madya Kedeputian Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Adi Wibowo sebagai Tim Penilai Kemenko Maritim dan Investasi menambahkan, uji petik sebagai salah satu pelaksanaan dari tahapan penilaian terhadap DPM PTSP di seluruh Indonesia.
Dalam prosesnya, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Masing-masing DPM PTSP telah melakukan penilaian mandiri secara internal yang hasilnya diserahkan ke BKPM. Kemudian, BKPM menetapkan delapan kabupaten, delapan kota, delapan provinsi, dan delapan kementerian atau lembaga yang masuk nominasi.
