Yakobus menambahkan, sebagaimana perintah Presiden MADN, rencana pembentukan Bakormad harus disosialiasikan terlebih dahulu. ”Kami sudah sosialiasi di Kalimantan Barat dan beberapa tokoh yang kami undang, mendukung sepenuhnya pembentukan Bakormad Nasional ini,” ujarnya.
Lebih lanjut Yakobus menjelaskan, kedudukan Bakormad Nasional dengan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) berbeda. Batamad berada di bawah komando Dewan Adat Dayak (DAD) yang memiliki kedudukan di bawah MADN.
”Bakormad Nasional dibentuk MADN kedudukannya di bawah MADN. Tugasnya mengawal kegiatan kebijakan. Sedangkan, Batamad berada di bawah DAD yang dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008,” ujarnya.
Pada Bab XII Ayat 34 poin 1 dan 2 dijelaskan, tugas Batamad melaksanakan pengawalan terhadap setiap keputusan damang dan mantir yang bekerja di bawah DAD provinsi maupun kabupaten.
”Batamad bisa ditarik ke tingkat nasional dan di bawah MADN, namun harus mendapat izin dari DAD Kalteng, karena lisensinya milik Provinsi Kalimantan Tengah. Kami telah berkoordinasi dengan Pak Teras Narang selaku Majelis Pertimbangan MADN yang juga perancang Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batamad saat masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalteng,” katanya.
Dari koordinasi itu, muncul gagasan menggunakan nama lain, yakini Barkormad. Batamad sendiri dipersilakan tetap berjalan. ”Kalaupun nanti mau ditingkatkan ke nasional, silakan saja, tetapi dalam waktu dekat ini Bakormad tetap penting untuk segera dibentuk,” ujarnya.
Sementara itu, Cornelis Nalau Anton mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi ke lima provinsi di Kalimantan dalam rangka persiapan pembentukan Bakormad nasional dan provinsi.
”September mendatang kami akan laksanakan Rakernas MADN di Kalimantan Timur. Di saat itulah rencananya di adakan pengukuhan Pengurus Bakormad Nasional,” pungkas Cornelis. (hgn/ign)
