Mantan Legislator Ini Kritik Keras DPRD Kotim

keluhan masyarakat
ILUSTRASI: Kantor DPRD Kotim tampak dari depan.(DPRD KOTIM FOR RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Kinerja DPRD Kotim belakangan ini jadi sorotan. Mantan Wakil Ketua DPRD Kotim Supriadi mencurahkan keprihatinannya terhadap  lembaga tersebut. Dia menilai peran dan fungsi lembaga kian menurun. Bahkan, tidak jarang masyarakat mengeuhkan banyaknya pengaduan yang tidak digubris.

”Justru saat ini saya melihat DPRD cenderung menurun kinerjanya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan masyarakat. Bahkan, pengaduan jelas-jelas tidak direspons dan ditanggapi dengan cepat,” kata Supriadi, kemarin (5/7).

Bacaan Lainnya
Gowes

Mantan Ketua DPD Golkar Kotim ini menambahkan, ketika dirinya duduk di lembaga itu, aspirasi dan pengaduan warga menjadi prioritas untuk diselesaikan dan dimediasi.

”Sebenarnya itu tidak sulit kalau memang ada political will dari anggota dewan untuk merespons dan menanggapi aspirasi masyarakat. Tetapi belakangan ini saya lihat apsirasi masyarakat justru diabaikan. Artinya, kinerjanya menurun,” ujar Supriadi.

Baca Juga :  NGERI!!! Hanya Tiga Bulan, Sepuluh Nyawa Melayang di Jalanan Palangka Raya

Supriadi menegaskan, sudah selayaknya masing-masing partai atau fraksi DPRD Kotim melakukan evaluasi terhadap anggotanya. ”Menjadi anggota DPRD jangan hanya 5 D; datang, diam, dengar, duduk, Duit. Harus punya nyali bersuara lantang untuk suarakan berbagai persoalan daerah, khususnya membela hak rakyat dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” katanya.

Apalagi, kata dia, di tengah pandemi Covid-19 banyak kebijakan Pemkab Kotim yang harusnya dikritisi DPRD Kotim sebagai bentuk keberpihakan. ”Contohnya, banyak kebijakan pemerintah yang sangat membatasi berbagai kegiatan rakyat, sehingga pemerintah  juga punya kewajiban untuk melindungi. Bukan saja dari pandeminya, tetapi juga ekonomi mereka agar masyarakat sehat dan ekonomi bangkit. Sudahkah DPRD menyuarakan itu atau memanggil eksekutif? Saya kira memang tidak pernah,” ujarnya.

Terpisah, dua  mantan Damang Kepala Adat yang mengadu ke DPRD  Kotim sejauh ini belum mendapatkan kepastian. Bahkan, mereka menyesalkan belum dibuatnya jadwal pengajuan rapat dengar pendapat mengenai persoalan mereka melalui Komisi I DPRD Kotim.



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *