Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran kerap turun langsung memantau pelayanan dan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya. Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian.
DODI, Palangka Raya | radarsampit.com
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjejakkan kakinya secara mendadak di SMA Negeri 3 Palangka Raya. Pada momen itu, dia kembali menegaskan tidak boleh ada satu pun sekolah di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kalteng yang menahan ijazah siswa karena alasan ketidakmampuan membayar kewajiban sekolah. Sanksi berat akan diberikan pada kepala sekolahnya.
”Kalau sampai ada sekolah yang menahan ijazah karena tidak bisa bayar kewajiban sekolah, kepala sekolahnya akan kami pindah. Akan kami tindak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Karena pegawai negeri, jadi kami hanya bisa memindahkan, dari kepala sekolah menjadi staf biasa,” tegas Agustiar, Selasa (10/6).
Agustiar menuturkan, kunjungannya ke sekolah tersebut untuk memberikan semangat kepada para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa. Sekaligus meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana (sarpras) sekolah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng M Reza Prabowo mengatakan, pihaknya telah menyurati seluruh SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan provinsi agar mengajukan usulan kebutuhan sarpras melalui prosedur resmi.
”Sekolah kami minta mengajukan proposal yang memuat kekurangan atau keperluan yang dibutuhkan. Disdik akan menghimpun data tersebut dan menetapkan skala prioritas, seperti pembangunan toilet, ruang kelas, dan pagar sekolah,” jelasnya.
Sidak ini mempertegas komitmen Pemprov Kalteng dalam membenahi sektor pendidikan, tidak hanya dari sisi akademik dan kurikulum, tetapi juga dari aspek etika pelayanan dan kenyamanan belajar-mengajar.
Melalui sidak seperti ini, Agustiar berharap semua satuan pendidikan di Kalteng mampu memberikan pelayanan pendidikan yang adil, berkualitas, dan manusiawi bagi seluruh peserta didik.
Dia menambahkan, Pemprov Kalteng melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mulai memacu program rehabilitasi sekolah. Tahun ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp60 miliar.
