Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengapresiasi para kepala daerah yang berkomitmen untuk mencapai dan mempertahankan UHC di daerahnya masing-masing. Komitmen ini dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan JKN.
Ali Ghufron mengungkapkan, kepesertaan secara nasional per 1 Juli 2023 mencapai 258.321.423 jiwa. Sementara jumlah penduduk Indonesia 275.361.267 jiwa. Masih ada penduduk yang belum terkover JKN sehingga perlu pemetaan dan penyisiran agar kepesertaan JKN mencapai 98 persen di tahun 2024 mendatang.
Untuk mewujudkan asa tersebut, BPJS Kesehatan berkerjasama dengan Kemendes PDTT menjalankan Program Pesiar. Pilot project ini telah dijalankan di 126 desa sejak tahun 2022 lalu, dan secara resmi diluncurkan di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, 30 Agustus 2023.
”Program JKN merupakan program gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit. Yang mampu membantu yang kurang mampu. Iuran yang dibayarkan pun dikembalikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan,” ujar Ali Ghufron saat launching program Pesiar di Jombang.
Dia mengungkapkan, pendapatan iuran peserta JKN tahun 2022 mencapai Rp144,04 triliun. Dana yang didapat tersebut digunakan untuk pelayanan kesehatan senilai Rp113,47 triliun. Besarnya biaya pelayanan kesehatan karena pemanfaatan pelayanan kesehatan tahun 2022 mencapai ratusan juta kunjungan.
”Total tahun 2022 ada 502,9 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan. Jika dirata-rata, ada 1,4 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan per hari,” ujar Ali Ghufron.
Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat launching program Pesiar di Jombang mengatakan, Program Pesiar merupakan sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kemendes PDTT. Pencapaian SDGs Desa dapat dikolaborasikan dengan program Pesiar melalui pemanfaatan Dana Desa dalam rangka perluasan kepesertaan JKN sampai tingkat desa.
Selain untuk perluasan kepesertaan JKN, program Pesiar juga bisa untuk memvalidasi data kependudukan dan menyisir masyarakat rentan. Contohnya, mendata penduduk miskin, disabilitas, balita stunting, ibu hamil, hingga pekerja yang kena PHK.
