Merasa ”Diserang”, Suparman Kecewa Hasil RDP DPRD Kotim

KOPERASI
NEGOSIASI : Perwakilan perusahaan dan pengurus Koperasi Cempaga Perkasa negosiasi dengan kelompok orang yang mendirikan pondok di lahan usaha kemitraan PT. WYKI, beberapa waktu lalu. IST/RADARSAMPIT

SAMPIT – Hasil rapat dengar pendapat di DPRD Kotawaringin Timur terkait masalah IUPHKm dengan Koperasi Cempaga Perkasa, Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, menuai kekecewaan dari Suparman. Penanggung jawab IUPHKm Koperasi Cempaga Perkasa ini mengaku bingung dengan hasil rapat yang dilaksanakan Komisi II itu.

Bahkan, dia merasa dihakimi sejumlah legislator dan pihak lainnya dengan tuduhan untuk kepentingan pribadi. Padahal, dirinya dari kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola IUPHKm tersebut.

Bacaan Lainnya

Dia menjelaskan, dari KUPS, selama ini dalam pelaksanaan administrasi sesuai Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021. ”Tidak ada kepentingan pribadi. Ada yang kami setorkan kepada negara selama ini. Kami sayangkan RDP banyak menyudutkan  saya secara pribadi. Ini barang tentu sudah kurang bijaksana,” ujarnya.

Adapun keinginan sebagaimana kesimpulan rapat agar duduk bersama, dia tidak mempermasalahkan sepanjang tidak melanggar Peraturan Menteri LHK. Apabila peraturan memberikan ruang agar IUPHKm Cempaga Perkasa dikerjasamakan, maka dia tidak keberatan. Tentunya harus restu dari pemberi izin, dalam hal ini KLHK itu sendiri.

Baca Juga :  Audit Perkebunan di Kotim, Tim Gabungan Diharapkan Ungkap Perusahaan Sawit tanpa HGU

”Jika melanggar, kami tidak mau karena yang bertanggung jawab kami yang ada namanya di situ,” tegasnya.

Apalagi, kata dia, harus mengikuti koperasi agar bekerja sama dengan PT Wanayasa Kahuripan Indonesia (WYKI) sulit dilakukan karena ketentuan perhutanan sosial tidak boleh dipindahtangankan. Jika itu dilakukan akan jadi masalah. RDP itu menghasilkan kesimpulan sepemahaman dengan pihak koperasi dan PT WYKI.

Ketua Komisi II Juliansyah dalam rapat menegaskan, IUPHKm pemegang izin adalah Koperasi Cempaga Perkasa dan permasalahan IUPHKm dari pihak Suparman dengan koperasi diselesaikan dengan duduk bersama.

Pos terkait