SAMPIT, radarsampit.com – Momentum peringatan hari kemerdekaan RI ke-77 tahun belum bisa dinikmati seluruh rakyat. Praktik penjajahan masih terjadi dengan wujud lebih modern, yakni merampas hak masyarakat berupa barang subsidi, seperti bahan bakar minyak (BBM).
Praktik itu masih marak terjadi. Bahkan, meluas sampai pada pungutan yang memberatkan sebagian besar warga, terutama sopir truk yang kerap antre di SPBU. Lingkaran permainan tersebut terus bertahan selama bertahun-tahun, meski beberapa kali ditertibkan aparat berwenang.
Barang bersubsidi menjadi barang berharga yang menjadi incaran banyak orang. Solar termasuk BBM jenis tertentu (BJT) dengan cetane number (CN) 48. Harganya yang terjangkau sebesar Rp 5.150 inilah yang membuatnya masih diminati. Terutama oleh pengguna truk angkutan berat.
Informasi dihimpun Radar Sampit, setiap SPBU di Kota Sampit rata-rata dalam sebulan kedatangan 3-4 kali pasokan solar dari Pertamina ke setiap SPBU. Setiap kali datang dijatah 8.000 liter.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotim Sihol Perningotan Lumban Gaol menduga adanya permainan kotor antara SPBU dengan pihak-pihak lain dalam permainan BBM subsidi.
”Terus terang saja, kami menduga munculnya mafia BBM itu tidak lepas dari keterlibatan permainan antara SPBU dengan pihak lain. Siapa dia? Tentu orang yang berpengaruh untuk melindungi mafia BBM. Bisa pihak yang memiliki kewenangan dalam penindakan maupun orang yang memiliki kewenangan dalam pengawasan,” kata Lumban Gaol, Selasa (16/8).
Lumban Gaol menilai, kemunculan para mafia BBM di sekitar SPBU dapat terjadi karena kurangnya pengawasan. Menurutnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) lemah dalam hal pengawasan.
”Kami menilai pengawasan BPH Migas yang sangat lemah. Apabila persoalan ini berkelanjutan terus dan tidak ada penyelesaiannya, kami pantas dong menduga jangan-jangan biang keroknya ada di BPH Migas, karena sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, tetapi pengawasan itu tidak berjalan. Kita bisa melihat permainan kotor ini di hadapan mata tanpa ada yang berani menghentikan dan mengambil tindakan,” ujarnya.
Dia berharap persoalan mafia BBM yang diduga kuat juga dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepada sejumlah sopir yang mengantre di SPBU, agar segera ditindaklanjuti.
”Kami berharap dalam waktu dekat persoalan ini lekas direspons dan diselesaikan. Fakta di lapangan serta pelanggaran distribusi BBM bersubsidi dan maraknya pungli di sekitaran SPBU sudah terjadi di depan mata. Ada juga laporan yang saya terima dari masyarakat, betapa sulitnya mendapakan BBM solar bersubsidi,” ujarnya.
Dia juga mendesak Pemkab Kotim melakukan pengawasan dengan mengerahkan Satpol PP. Termasuk aparat kepolisian yang diharapkan cepat bergerak menyelesaikan masalah tersebut.
”Jangan sampai kepolisian beranggapan belum ada laporan. Apa yang dilaporkan masyarakat dan disuarakan wakil rakyat lalu dimuat di media bagian dari laporan yang harus ditindaklanjuti. Jangan sampai kita tutup mata,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan mafia BBM bersubsidi dapat berimbas terhadap kelangkaan atau sulitnya masyarakat memperoleh BBM solar bersubsidi. ”Dengan masifnya mafia BBM berkuasa, solar subisidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang sangat memerlukan, otomatis tidak tersalurkan dengan tepat sasaran,” ujarnya.
”Lalu, ke mana solar itu didistribusikan? Bukan tidak mungkin perusahaan yang menikmati solar bersubsidi yang seharusnya tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi, seperti angkutan hasil perkebunan, truk CPO, truk kernel, dan lainnya. Sementara masyarakat yang berhak mendapatkan solar kesulitan mendapatkannya,” ujarnya.
