SAMPIT, radarsampit.com – Nestapa melanda warga Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang menggantungkan hidupnya pada rotan. Para petani rotan seolah menjadi permainan oknum pengepul, karena tak ada kepastian harga di pasaran. Petani dan pekerja kian terpuruk karena harga yang tak kunjung membaik.
”Kata pembeli akibat setelah Lebaran, sehingga harga turun. Tapi, sayangnya penurunan ini terlalu besar bagi kami petani atau buruh yang kerja ikut orang,” ujar Sarwi, pekerja rotan di Kecamatan Cempaga, Senin (1/5).
Harga rotan belakangan ini anjlok dari sebelumnya Rp4.500 per kilogram menjadi Rp3.500 per kg. Harga demikian, kata Sarwi, memukul perekonomian pihaknya. Pasalnya, dia dan keluarganya bergantung hidup dari pekerjaan memotong rotan milik orang lain. Dalam sehari dia bisa menghasilkan 50 kilogram. Penghasilannya dari itu dibagi lagi dengan pemilik kebun.
”Kalau 50 kilogram sehari, artinya hanya 25 kilogram hak kami pekerja (setelah dibagi dengan pemilik kebun, Red). Dan itu dikalikan dengan harga pasaran. Itulah hasil kami kerja sehari,” tuturnya.
Mengacu pernyataan itu, penghasilan pekerja rotan sehari rata-rata mencapai Rp87.500. Apabila rutin menerima sebesar itu setiap hari, dalam sebulan rata-rata penghasilan pekerja rotan bisa mencapai Rp2,6 juta. Masalahnya, penghasilan tersebut tak menentu setiap hari.
Sarwi menuturkan, selama ini kehidupan ekonomi petani rotan paling sulit. Pilihan bertahan pada sektor tersebut tak mudah. Mereka harus mengambil sendiri rotan di hutan.
”Banyak yang sudah berhenti. Mereka pindah jadi pekerja sawit, karena di sawit ada kepastian hasil kerja sehari,” ujarnya.
Sarwi melanjutkan, tidak ada jaminan harga rotan membaik. Dalam satu pekan harga bisa saja stabil, namun bisa pula berubah drastis pekan selanjutkan. Penurunan harga tersebut menjadi kegelisahan mereka. Sebab, mereka menjual hasil panen rotan dua pekan sekali setiap Jumat kepada pengepul yang datang menggunakan kapal.
Hal senada disampaikan petani rotan, Yandi. Dia mengaku sudah puluhan tahun menjadi pekerja rotan. Akan tetapi, tidak pernah ada kepastian harga maupun campur tangan pemerintah melalui dinas teknis untuk turun ke lapangan.
