NYARIS BENTROK!!! Tuding Perkebunan Sengaja Benturkan Warga

Perusahaan Sebut Ada Kesepakatan

Dua kelompok masyarakat nyaris bentrok di gerbang pintu masuk kantor PT Wanayasa Kahuripan Indonesia (WYKI)
DEMO: Dua kelompok warga dari Desa Patai, Kecamatan Cempaga, nyaris bentrok di depan kantor PT WYKI, Senin (28/3). (RADO/RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Dua kelompok masyarakat nyaris bentrok di gerbang pintu masuk kantor PT Wanayasa Kahuripan Indonesia (WYKI), perkebunan anak perusahaan dari PT Makin Grup. Ironisnya, kelompok itu berasal dari desa yang sama, yakni Desa Patai, Kecamatan Cempaga. Diduga sesama warga tersebut sengaja dibenturkan demi kepentingan perusahaan.

Kelompok yang berkonflik, yaitu pendukung Suparman Cs, penanggung jawab izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) dan kelompok Ketua Koperasi Cempaga Perkasa Hairul Cs yang diback-up petugas pengamanan perusahaan. Mereka siaga menjaga warga di depan pintu masuk.

Bacaan Lainnya

Kelompok Suparman yang didukung sejumlah lembaga adat, di antaranya LBH Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan DPP Fordayak, berniat menduduki perusahaan yang dituding beroperasi di atas lahan IUPHKm. Situasi sempat memanas di portal muara kantor hingga akhirnya dimediasi.

Kelompok pemilik IUPHKm mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dalam waktu dekat ini. Pasalnya, PT WYKI dinilai tak berniat menyerahkan lahan tersebut kepada pemilik IUPHKm.

Baca Juga :  Mau Berlindung di Balik UU Pers, Edy Mulyadi Tak Pantas Disebut Wartawan

Tambunan dari Lembaga Bantuan Hukum MADN mengatakan, aksi yang mereka lakukan sengaja dibenturkan dengan sesama masyarakat. ”Perusahaan membenturkan warga, sementara kami tidak mungkin berbenturan dengan masyarakat. Ini adalah lahan IUPHKm yang dikuasai PT WYKI,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat yang protes saat itu bukan bagian IUPHKm, tetapi dari koperasi plasma yang bekerja sama dengan perusahaan. ”Mereka keberatan dengan penutupan karena akan berdampak kepada plasma. Padahal itu tidak ada kaitannya,” tegas Tambunan.

Tambunan berpandangan, upaya adu domba itu merupakan strategi pihak perusahaan, sehingga gerakan pihaknya tidak ada hasil sama sekali. Meski demikian, pihaknya akan menempuh upaya lain. Setelah pembayaran sisa hasil kebun (SHK) pada 3 April nanti,  pihaknya berencana kembali membuat gerakan.

”Kami akan mendampingi masyarakat sampai selesai. Kami lihat banyak yang ditunggangi kepentingan. Banyak intervensi dari berbagai pihak sampai saat ini yang kita lihat sangat berat sekali berhadapan dengan masyarakat yang sudah diberikan pemerintah IUPHKm, tetapi tidak bisa mereka nikmati sampai hari ini,” ujarnya.

Pos terkait