SAMPIT – Dua kelompok masyarakat nyaris bentrok di gerbang pintu masuk kantor PT Wanayasa Kahuripan Indonesia (WYKI), perkebunan anak perusahaan dari PT Makin Grup. Ironisnya, kelompok itu berasal dari desa yang sama, yakni Desa Patai, Kecamatan Cempaga. Diduga sesama warga tersebut sengaja dibenturkan demi kepentingan perusahaan.
Kelompok yang berkonflik, yaitu pendukung Suparman Cs, penanggung jawab izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) dan kelompok Ketua Koperasi Cempaga Perkasa Hairul Cs yang diback-up petugas pengamanan perusahaan. Mereka siaga menjaga warga di depan pintu masuk.
Kelompok Suparman yang didukung sejumlah lembaga adat, di antaranya LBH Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan DPP Fordayak, berniat menduduki perusahaan yang dituding beroperasi di atas lahan IUPHKm. Situasi sempat memanas di portal muara kantor hingga akhirnya dimediasi.
Kelompok pemilik IUPHKm mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dalam waktu dekat ini. Pasalnya, PT WYKI dinilai tak berniat menyerahkan lahan tersebut kepada pemilik IUPHKm.
Tambunan dari Lembaga Bantuan Hukum MADN mengatakan, aksi yang mereka lakukan sengaja dibenturkan dengan sesama masyarakat. ”Perusahaan membenturkan warga, sementara kami tidak mungkin berbenturan dengan masyarakat. Ini adalah lahan IUPHKm yang dikuasai PT WYKI,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat yang protes saat itu bukan bagian IUPHKm, tetapi dari koperasi plasma yang bekerja sama dengan perusahaan. ”Mereka keberatan dengan penutupan karena akan berdampak kepada plasma. Padahal itu tidak ada kaitannya,” tegas Tambunan.
Tambunan berpandangan, upaya adu domba itu merupakan strategi pihak perusahaan, sehingga gerakan pihaknya tidak ada hasil sama sekali. Meski demikian, pihaknya akan menempuh upaya lain. Setelah pembayaran sisa hasil kebun (SHK) pada 3 April nanti, pihaknya berencana kembali membuat gerakan.
”Kami akan mendampingi masyarakat sampai selesai. Kami lihat banyak yang ditunggangi kepentingan. Banyak intervensi dari berbagai pihak sampai saat ini yang kita lihat sangat berat sekali berhadapan dengan masyarakat yang sudah diberikan pemerintah IUPHKm, tetapi tidak bisa mereka nikmati sampai hari ini,” ujarnya.
Dia juga meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melindungi masyarakat yang telah memegang IUPHKm. Mereka juga mendesak perusahaan angkat kaki dari lahan itu. ”Kami akan dampingi sampai manapun perjuangan mereka,” tegasnya.
Sementara itu, kendati adanya kesimpulan dalam pertemuan antara Suparman dan Hairul, pihak Suparman tidak menyepakati hasilnya. Suparman cs menyebutkan, hasil pertemuan tersebut bukan pokok persoalan, namun oknum perusahaan sengaja membenturkan sesama masyarakat.
Humas PT WYKI, Hendryan Keremata, membantah pihaknya membenturkan sesama warga. Pihaknya tak melakukan pengerahan massa dari warga untuk menghalangi rencana kegiatan Suparman cs. Warga bergerak karena ada kesepakatan sebelumnya untuk menjaga perusahaan dari gangguan pihak luar.
”Tidak benar. (Dalam) SPK (surat perjanjian kerja sama) kami sepakat jika ada gangguan dari pihak luar perusahaan, koperasi ikut bersama-sama menjaga dan itu suatu kewajiban,” jelasnya.
Hendri menambahkan, permasalahan itu sudah berlangsung cukup lama dan bukan hanya sekadar permasalahan perusahaan saja. Akan tetapi, juga permasalahan mitra mereka, yakni koperasi.
”Yang dipermasalahkan ini yang berada di dalam areal yang dimitrakan, sehingga ketika ada permasalahan seperti ini, koperasi ikut membantu mitranya untuk ikut bersama memberikan penjelasan dan pemahaman, bahwa sesungguhnya areal yang dimaksud oleh Suparman seperti apa. Sudah dilihat bersama penjelasan tadi, sehingga kami berharap apa pun kesimpulan itu bisa dijalankan semua pihak,” tegasnya.
