Dalam paparan yang juga dihadiri Plt Direktur PT Habaring Hurung Ahmad Zabidi dan sejumlah pejabat terkait, Dina menjelaskan, Bupati Kotim akan membuat regulasi terkait nilai ekonomi karbon, apa yang menjadi hak Pemkab Kotim yang nantinya dikelola oleh BUMD.
”Seperti yang disampaikan Pak Bupati, Kotim ini bagaikan ayam yang mati di lumbung padi. Kotim mempunyai lahan perkebunan sawit yang sangat luas, sebagian besar dikelola oleh perusahaan besar swasta (PBS). Maka, sayang kalau hal ini tidak dimanfaatkan. Perusahaan wajib melakukan pengurangan emisi, karena itu nantinya Pak Bupati akan membuat semacam regulasi yang mengatur hal itu,” katanya.
Tterkait rencana pembangunan pabrik pengelolaan limbah medis dan nonmedis, lanjutnya, sudah dilalui dengan proses panjang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim Machmoer mendorong pihak investor agar tetap mengutamakan pembangunan pabrik limbah sampah nonmedis atau disebut limbah domestik dari hasil sampah rumah tangga yang terlebih dahulu dibangun.
”Saya tetap berupaya mendorong agar pembangunan pabrik limbah sampah organik atau domestik itu didahulukan, karena apabila itu tidak segera diprioritaskan masalah sampah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) berat pemerintah daerah, sampah terus menumpuk di TPA dan akan terus bertambah selama itu tidak dikelola,” kata Machmoer.
Machmoer mengatakan, dalam sehari, Kotim khususnya Kota Sampit menghasilkan sampah rumah tangga mencapai 276 meter kubik atau mengangkut sampah 46 rit per hari.
”Sampah yang dibuang masyarakat ke depo itu dibuang ke TPA dan terus bertambah sampai menggunung. Dengan 46 rit sampah per hari yang diangkut, kita (Pemkab Kotim) membutuhkan lahan 13.800 meter persegi, sementara dalam pengelolaannya kita masih terbatas anggaran,” ujarnya.
Berkaitan dengan rencana pembangunan pabrik limbah sampah di TPA, Pemkab Kotim tentu sangat mendukung agar pembangunan itu dapat segera terealisasi.
”DLH Kotim amat sangat mendukung rencana pembangunan pabrik limbah sampah, tahun lalu kita sudah mendapatkan anggaran melalui APBD Provinsi sebesar Rp1,8 miliar dan perencanaan Rp200 juta untuk perbaikan aspal jalan masuk menuju TPA,” kata Machmoer.
