Saat ini saja, ada kekurangan guru sekitar 1,2 juta untuk sekolah negeri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pun tengah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengangkatan 1 juta guru lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru. Meski hingga kini targetnya masih belum terpenuhi.
”Kami akan terus meminta dan mengawal sampai guru dipenuhi di sekolah, termasuk di sekolah swasta,” ungkapnya.
Dengan pemenuhan guru ini, termasuk dalam kepastian karir dan kesejahteraan para guru ini maka dapat dipastikan pula anak-anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. ”No child left behind,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Iwan Syahril mengungkapkan, Indonesia sejatinya mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen.
Namun, untuk catatan, 11 persen dari dana tersebut langsung ditransfer ke pemerintah daerah. Karena, saat ini, sistem tata kelolah pemerintah dan pendidikan itu menganut sistem desentralisasi.
”Bahkan, besaran anggaran pendidikan Kemendikbud dan Kemenag lebih besar kemenag karena Kemenag masih terpusat,” jelasnya.
Sistem tata kelolah ini pula yang disebutnya membuat rekrutmen guru prosesnya sangat panjang. Mengingat, tergantung oleh pihak pemda. Yang mana, ketika ada guru pensiun tak langsung diganti dan ujung-ujungnya rekrut honorer.
”Karena berlangsung lama, akhirnya kekurangan guru cukup banyak. Tapi sekarang, sudah 800 ribu telah berhasil lolos seleksi PPPK yang artinya 80 persen target 1 juta guru sedikit lagi terpenuhi,” paparnya.
Selain itu, lanjut dia, ada wacana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan sertifikasi guru untuk guru-guru swasta. Menurutnya, saat ini, ada sekitar 1,6 juta guru belum mendapatkan tunjangan sertifikasi ini. Di mana, 80 persen merupakan guru swasta.
”Untuk guru dalam jabatan sebenarnya kami dalam RUU Sisdiknas sebelumnya mendorong sebuah usulan, supaya 1,6 juta ini bisa segera terakselerasi tunjangan sertifikasi,” ungkapnya.
