PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail bin Yahya menyatakan, pemulihan ekonomi masih menjadi fokus pemerintah hingga 2022 mendatang. Hal tersebut berdasarkan arahan Presiden dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022, yang diikuti pihaknya secara virtual, kemarin.
Disebutkannya, bahwa dalam Musrenbangnas kemarin, presiden mengarahkan seluruh pemerintah daerah untuk tetap fokus terhadap penanganan dampak-dampak pandemi Covid-19. Salah satunya pemulihan ekonomi, yang dianggap sebagai modal awal untuk memacu pembangunan nasional.
”Intinya, bagaimana protokol kesehatan ini harus tetap jalan, sehingga upaya penanganan Covid-19 dapat terus berjalan,” katanya diwawancarai usai mengikuti Musrenbangnas secara virtual,” Selasa (4/5).
Habib melanjutkan, salah satu kebijakan yang perlu ditekankan terkait pemulihan ekonomi ini, yakni penguatan digitalisasi. Lini tersebut harus mampu diterapkan semaksimal mungkin di semua sektor, mulai dari pendidikan, perdagangan dan lain sebagainya, terutamanya yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan. ”Presiden meminta digitalisasi ini ditingkatkan pada semua lini. Bahkan kalau bisa sumber daya pemerintah harus melek teknologi,” tegasnya.
Kemudian, terkait pemilihan ekonomi tersebut, tentunya pemerintah provinsi akan mendukung sepenuhnya dengan berbagai kebijakan. Sehingga diharapkan dampak buruk dari pandemi Covid-19 dapat tertangani dan pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah dapat dipacu. ”Arahan Presiden dari kemarin-kemarin selalu disampaikan, kalau kita harus bebas dari Covid-19. Itu penting, karena menjadi kunci untuk pembangunan kedepannya,” imbuhnya.
Kendati pemerintah masih fokus terhadap pemulihan ekonomi, namun pelaksanaannya pembangunan infrastruktur di Kalteng dipastikan tetap berjalan. Program prioritas daerah, seperti halnya pembangunan Rumah Sakit Tipe A tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
Habib mengakui, bahwa anggaran yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan tidaklah sedikit. Akan tetapi, pembangunan infrastruktur dipastikan tidak mangkrak karena pemerintah tetap menjalankan skala-skala prioritas terhadap program yang ada.
