SAMPIT, radarsampit.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melantik 555 anggota petugas pemungutan suara (PPS) yang akan bertugas pada pilkada mendatang. Mereka diingatkan untuk terus memperbarui pengetahuan terkait regulasi pilkada dan melek teknologi.
”Ada 555 anggota PPS yang dilantik. Tersebar di 185 desa dan kelurahan se-Kotim. Setiap desa dan kelurahan masing-masing terdiri dari 3 anggota PPS,” kata Muhammad Rifqi, Ketua KPU Kotim usai melantik anggota PPS di Palace Ballroom Aquarius Boutique Hotel Sampit, Minggu (26/5/2024).
Pengambilan sumpah dan pelantikan anggota PPS dilaksanakan secara luring (langsung) untuk tiga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Baamang, dan Seranau. Sedangkan, 14 kecamatan lainnya di Kotim dilaksanakan secara daring atau virtual di kantor kecamatan masing-masing.
”Pagi tadi kami menerima laporan ada beberapa anggota PPS di beberapa desa di Kecamatan Bukit Santuai, seperti Desa Tumbang Torung, Lunuk Bagantung, Tumbang Tawan, dan Tumbang Saluang yang akses jalan menuju kecamatan terendam banjir, sehingga ada beberapa anggota PPS yang tidak bisa mengikuti pelantikan secara virtual,” kata Rifqi.
Selain empat desa di Kecamatan Bukit Santuai, ada Desa Kapuk, Pantap, dan Santilik yang juga terkendala banjir, sehingga anggota PPS yang tidak dapat mengikuti pelantikan secara virtual akan dijadwalkan pelaksanaan pelantikan secara susulan.
”Mereka sebenarnya sudah berangkat menuju ibu kota kecamatan tempat dilaksanakannya pelantikan. Tapi, karena jalan desa menuju kecamatan ada yang terendam banjir, kami nanti akan berkoordinasi dengan PPK untuk melaksanakan pelantikan susulan di beberapa desa yang terdampak banjir dalam waktu dekat ini secara virtual,” katanya.
Rifqi berpesan kepada anggota PPS yang dilantik agar menjalankan prinsip penyelenggaraan pemilu secara jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
”Seluruh anggota PPS jangan malas membaca dan pahami aturan yang berkaitan dengan pilkada. Perkuat solidaritas di jajaran PPS maupun sekretariat untuk saling melengkapi, membangun kerja sama yang baik dan saling terbuka dalam menghadapi setiap persoalan dan kendala yang akan dihadapi,” kata Rifqi.
Rifqi juga mengingatkan anggota PPS agar meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah desa, dan kelurahan setempat.
”Koordinasi ini penting, karena pekerjaan anggota PPS akan sering berhubungan dengan masyarakat. Maka bisa mulai dilakukan dengan datang silaturahmi. Sekretaris dan staf yang nantinya diberikan amanah agar bekerjasama dengan PPS terutama terkait fasilotas administrasi dan keuangan,” katanya.
Rifqi menambahkan, pelaksanaan Pilkada 2024 sudah menuju era digitalisasi, sehingga PPS diharapkan dapat lebih melek teknologi. ”Tahapan Pilkada sampai dengan tahapan pemungutan suara dilakukan secara digital. Jadi, jangan ada lagi anggota PPS yang gagap teknologi. Kalau belum bisa, mulai belajar dari sekarang,” tegasnya.
Lebih lanjut Rifqi mengatakan, dalam waktu dekat ini KPU Kotim hingga jajaran di bawahnya akan melakukan pemutakhiran data pemilih. PPS akan ditugaskan merekrut petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) mulai 5-12 Juni 2024.
Khusus perekrutan PPDP hanya dilakukan seleksi administrasi berkas dan apabila berkas lengkap dan memenuhi persyaratan, PPDP akan ditetapkan 23 Juni dan akan dilantik PPS pada 24 Juni dengan masa tugas mulai 24 Juni – 25 Juli 2024 untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Setiap satu PPDP bertugas melakukan coklit sebanyak 400 pemilih.
