PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tahun 2020-2021 kini memasuki babak baru. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menahan dua orang, MJR dan ICD, Selasa (16/1/2024).
MJR berperan sebagai pengelola BOK Kabupaten dan pengelola BOK Puskesmas tahun 2020 sampai 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. MJR dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sedangkan ICD sebagai Kepala Bidang Kesmas sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2020 hingga 2021 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. ICD dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Keduanya ditahan setelah memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP. Tersangka MJR dan ICD ditahan di Rutan Klas IIA Palangka Raya selama dua puluh hari terhitung mulai 16 Januari hingga 4 Februari 2024.
Kajati Kalteng Undang Mugopal melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Douglas Pamino Nainggolan menyampaikan, penahanan ini terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana BOK tahun anggaran 2020 – 2021.
“Beberapa waktu lalu, Pidsus Kejati mengumumkan lima tersangka dalam perkara ini. Setelah pemanggilan secara patut, dua hadir dan tiga lagi masih belum bisa hadir. Kita lakukan penahanan dua tersangka. Kita upayakan segera dihadirkan. Jika tidak memenuhi panggilan, maka upaya paksa sesuai ketentuan UU,” ujarnya.
Douglas Pamino Nainggolan menekankan, penahanan terhadap dua tersangka dilakukan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan.
