“Pertama dikelola satu manajemen dari Disperdagin Kotim, kedepannya mungkin bisa melibatkan pihak ketiga dari perusda atau bisa juga dikelola koperasi yang didalamnya pelaku UMKM,” katanya.
Dalam penjualan produknya nanti, siapapun pelaku UMKM termasuk petani lokal dapat menjual dan memajang produknya di Swalayan UMKM.
“Siapa saja boleh menitip, kita tawarkan dan membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjual memajang produknya di Swalayan UMKM karena kita sudah siapkan rak susunnya. Asalkan dengan syarat, produknya harus memenuhi standarisasi dan diupayakan sudah berizin,” ujarnya.
Untuk menampung stok ketersediaan produk UMKM, Disperdagin akan menyediakan gudang penyimpanan barang. “Nanti kami siapkan gudang penyimpanan barangnya. Untuk pembuatan sekat partisi sepertinya tidak cukup anggarannya dan ini sedang dihitung berapa kebutuhan anggaran agar dapat diusulkan dianggaran perubahan tahun ini,” ujarnya.
Pantauan Radar Sampit, sebelumnya di ruang bangunan Pasar Rakyat Mentaya tersedia 197 lapak dan 17 kios yang sudah dibangun tahun 2017 menggunakan dana APBN sebesar Rp 5,8 miliar. Dalam prosesnya bangunan tersebut kemudian dihibahkan ke Pemkab Kotim.
Tak difungsikannya bangunan itu disebabkan karena adanya penolakan dari berbagai pihak apabila bangunan tersebut difungsikan sebagai pasar ikan. Selain itu, bangunan pasar ikan itu berjarak cukup dekat dengan Pasar Kramat dan Pasar Ikan Mentaya (PIM) di area Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) yang membuat bangunan Pasar Rakyat Mentaya dinilai kurang efektif.
Dikarenakan, fungsi bangunan tidak memungkinkan dijadikan pasar ikan, Pemkab Kotim mengalihfungsikan bangunan dengan merombaknya menjadi Swalayan UMKM yang tidak hanya menjual aneka produk UMKM, tetapi adapula aneka sayur segar dari petani lokal dan ikan basah yang dikemas secara hyginis. (hgn)
