Terakhir, dalam rangka memudahkan koordinasi perkebunan kelapa sawit antara pemerintah pusat dan kabupaten, asosiasi kelapa sawit, dan pengusaha sawit, AKPSI meminta pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan sawit bergabung dalam satu organisasi.
Yulhaidir mengungkapkan, dalam kesempatan tersebut dia terus berupaya memperjuangkan aspirasi para pekebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan agar pekebun sukses dalam usaha TBS sawit yang akhirnya berdampak terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat di kabupaten penghasil sawit.
”Ada 13 rekomendasi kami terkait kelapa sawit dan mudah-mudahan bisa membawa kemajuan untuk petani kelapa sawit di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor yang juga mengikuti rakor tersebut mengatakan, jika rekomendasi itu bisa berjalan, Kotim sebagai salah satu kabupaten penghasil sawit di Kalimantan Tengah akan mendapat sumber pendapatan baru dari DBH sawit.
”Banyak manfaat yang akan kita dapat jika hal tersebut terealisasi, karena selama ini kehadiran kebun sawit di Kotim belum dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya. (hen/yn/ign)
