Di sisi lain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja kemarin mengungkapkan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di 2.143 TPS.
Dia juga menyebut adanya pemilih yang mencoblos di satu wilayah, tapi tidak memiliki KTP di wilayah tersebut. Hanya, Bagja belum bisa menyebutkan di mana saja TPS dan wilayah yang dimaksud.
Bagja mengungkapkan, temuan tersebut merupakan kritik bagi KPU dan pengawas. Sebab, hal itu mestinya tidak boleh terjadi. ”Yang menurut aturan tidak boleh ya tidak boleh,” kata Bagja di kantornya kemarin.
Mengenai protes kubu 01 dan 03 terkait sistem TI KPU, Bagja menyatakan bahwa pihaknya tengah menggodok persoalan tersebut dan memberikan saran perbaikan kepada KPU. Dia pun meyakini KPU akan terbuka untuk melakukan audit sistem online tersebut. ”Saya yakin Mas Hasyim (Asy’ari, ketua KPU) dkk terbuka untuk diaudit,” paparnya.
Data Kemenkes, Ada 27 Anggota KPPS Meninggal
Sementara itu, kasus petugas KPPS meninggal masih terjadi di Pemilu 2024. Jumlahnya belum bisa dipastikan. Investigasi penyebabnya juga masih berlangsung.
Berdasar data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada 27 anggota KPPS yang meninggal. Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa ada anggota KPPS yang meninggal.
Ini terjadi dari berbagai daerah. ’’Itu nanti secara resmi KPU sampaikan kepada publik. KPU masih lakukan pendataan,’’ katanya kemarin (16/2/2024).
Dia menegaskan, kematian petugas ad hoc pemilu ini harus dibedakan. Yakni, saat, setelah, atau sebelum pemungutan suara. Sebab, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara masih sama.
Situasi itu yang mengakibatkan beban kerja KPPS terlalu berat. KPU, kata Idham, sudah pernah mengajukan perubahan metode pungut hitung suara melalui draf PKPU 25/2023. Yaitu, metode penghitungan suara dua panel.
’’Tapi, dalam rapat konsultasi tersebut, ternyata pembentuk undang-undang berpendapat tetap satu panel,’’ ujarnya. Akibatnya, penghitungan suara bisa selesai sampai dini hari.
Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menuturkan, diperlukan kroscek atas penyebab kematian anggota KPPS. Sebab, laporannya simpang siur.
