SAMPIT, RadarSampit.com – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kabupaten Kotarawaringin Timur (Kotim) sosialisasi kepada calon penerima bantuan yang diperoleh melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada tahap satu ini, ada 36 calon penerima bantuan dari Kelurahan Baamang Hilir yang akan segera melakukan tahap perbaikan atau bedah rumah.
“Tahap satu ini ada 36 calon penerima bantuan di Kelurahan Baamang Hilir yang lebih dulu kami berikan sosialisasi. Setelah sosialisasi ini, dilanjutkan tahap penyusunan proposal dan kemudian mulai tahap pembangunannya,” kata Kepala Seksi Bidang Perumahan Dinas PUPRKP Kotim Ardawati, Senin (23/5).
Dalam pemberian sosialisasi, Ardawati mengatakan kepada calon penerima bantuan untuk mempersiapkan dana secara swadaya agar bangunan tuntas diselesaikan.
“Program ini mengharuskan calon penerima bantuan menyiapkan dana secara swadaya untuk menyempurnakan bangunan rumahnya. Dan saya menyarankan agat pembangunan menggunakan konstruksi beton bukan kayu supaya lebih awet,” katanya.
Terkait dana swadaya, pemerintah tak mematok batasan nominal yang harus dikumpulkan untuk membangun rumah.
“Tidak ada batasan. Ibaratkan Rp 100 ribu atau Rp 500 ribu juga hitungannya juga swadaya. Tapi, pengalaman sebelumnya, banyak juga calon penerima bantuan yang menyediakan dana swadaya besar untuk menyempurnakan bangunan rumahnya. Mumpung sedang tahap pembangunan, sekalian saja. Malah ini bagus, sehingga program ini dapat membantu mengurangi rumah tidak layak huni di Kotim,” ujarnya.
Program BSPS juga termasuk dalam kegiatan pembangunan baru rumah swadaya (PBRS) yang ditujukan untuk mengatasi kekurangan perumahan (backlog) khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah namun mengalami kerusakan khususnya di kawasan permukiman Kota Sampit.
Ardawati mengatakan program dari pemerintah pusat ini telah berjalan mulai tahun 2018 tepatnya sejak ditetapkannya Permen PUPR RI Nomor 7/PRT/M/2018. Dimana program BSPS ini terbagi dalam dua bentuk kegiatan yakni Peningkatan Kualitan Rumah Swadaya (PKRS) dan PBRS.
Tahun 2022 Pemkab Kotim mendapatkan kuota sebanyak 142 unit rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan Sampit. Di Kelurahan Ketapang 20 unit, MB Hilir 25 unit, Baamang Hilir 36 unit, Baamang Tengah 45, dan Baamang Hulu 16 unit.
Arda mengatakan, bantuan tersebut menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dengan total anggaran Rp 2.840.000.000 dan dibantu dana APBD dengan nominal yang sama. Setiap penerima bantuan mendapatkan bantuan sebesar Rp 40 juta untuk satu unit rumah.
“Untuk penanganan kawasan kumuh tahun ini pemerintah pusat dan Pemkab Kotim sharing dana, masing-masing Rp 20 juta. Sehingga, setiap penerima bantuan mendapatkan bantuan sebesar Rp 40 juta dengan rincian Rp 35 juta untuk membeli kebutuhan material bangunan dan Rp 5 juta untuk biaya upah tukang bangunan,” kata Arda.
Lebih lanjut Arda mengatakan, program PBRS ini dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama, penyelesaian bedah rumah dan proses pencairan sebesar Rp 25 persen, tahap kedua 45 persen dan tahap tiga 30 persen.
“Anggaran DAK biasanya turun (dicairkan) April, kemungkinan start kerja Juni. Jadi, kegiatan diawali dengan menerima usulan dari lurah setempat, survey ke lokasi, verifikasi data, lalu data kami usulkan ke pemerintah pusat, setelah itu kami menerima SK untuk pelaksanaan kegiatannya,” ujarnya.
Dikarenakan, pencairan dana dilakukan bertahap, maka proses pembangunan akan dibagi dalam tiga tahapan. “Tahap kesatu ada satu kelurahan saja di Baamang Hilir, tahap kedua dilanjutkan di Baamang Tengah 45 unit dan Baamang Hulu 16 unit dan tahap ketiga dilanjutkan di Kelurahan Ketapang 20 Unit dan dan Mentawa Baru Hilir 25 unit,” ujarnya.
