DUH!!! Pejabat Kotim Saling Lempar Penanganan Konflik Perkebunan Ini

hgu perkebunan sawit
Ilustrasi. (M Faisal/Radar Sampit)

SAMPIT, radarsampit.com – Pejabat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saling lempar tanggung jawab menyikapi konflik lahan antara PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) dengan warga Kecamatan Antang Kalang. Hal tersebut membuat penanganan konflik di tingkat pemerintah tak jelas.

Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Kotim Diana Setiawan saat dikonfirmasi mengaku tidak pernah tahu rekomendasi DPRD Kotim yang pernah dikeluarkan pada 2013 silam terkait konflik tersebut.

Bacaan Lainnya

”Apa bunyi rekomendasinya? Coba diminta rekom itu, biar bisa ditelusuri dan apa bunyi rekomnya,” katanya, Selasa (11/10).

Setelah mendapatkan salinan rekomendasi tersebut, Diana menegaskan masalah itu bukan  kewenangannya. Dia meminta persoalan tersebut dikonfirmasi pada Asisten II.

”Karena (rekomendasi) ini tahun 2013, maka dulunya dipegang bagian SDA yang kabagnya (dijabat) Pak Wim (Wim RK Benung, sekarang menjabat Kepala Dispora Kotim, Red). Langkah apa yang sudah dilakukan oleh mereka?” katanya.

Baca Juga :  Rencana Balap Liar Malam Takbiran di Sampit Buyar gara-gara Ini

Di sisi lain, Diana mengaku kesulitan menindaklanjuti pernyataan Bupati Kotim Halikinnor terhadap PT BUM untuk segera mengeluarkan lahan masyarakat dari hak guna usaha (HGU) tersebut. Pasalnya, warga Antang Kalang tidak pernah bersurat kepada pihaknya.

”Kami sampai hari ini belum ada menerima surat dari warga tentang klaim lahan tersebut, sehingga  kami tidak  tahu lahan yang mana. Terus  punya  siapa? lokasinya di mana? Nah, dasar kami menyurati apa?” ujar Diana.

Seharusnya, kata Diana, warga mengirim surat resmi pada Pemkab Kotim apabila keberatan dengan HGU PT BUM.

”Yang ramaikan di media? Harusnya warga menyurati pemda dan lampirkan bukti penguasaan awalnya, sehingga bisa diinventarisasi punya siapa, berapa luasnya, dan di mana lokasinya,” katanya.

Pos terkait