”Yang kami butuhkan dan kami impikan selama ini listrik dan sekolah menengah pertama (SMP). Di sini hanya ada SDN 1 Hanjalipan yang sekarang kondisinya banjir. Banyak warga Desa Hanjalipan yang harus bersekolah SMP ke Tehang, naik kelotok selama 30 menit,” kata Purliansyah.
Selama banjir sejak Rabu (25/8) lalu, warga tak bisa bekerja dan hanya menerima belas kasih dari bantuan berbagai pihak. ”Alhamdulillah kami bersyukur, selama banjir bantuan datang untuk warga Desa Hanjalipan hampir setiap hari. Kalau tidak ada bantuan, tidak bisa bekerja, dan tidak ada pekerjaan lain selain menangkap ikan, rasanya sulit mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Kepala Desa Hanjalipan Sapransyah mengatakan, banjir yang terjadi di Desa Hanjalipan telah menenggelamkan 313 unit rumah dengan kedalaman 30-170 cm. Jumlah penduduk di Desa Hanjalipan terdiri atas 427 KK atau 1.740 warga secara keseluruhan.
”Bencana banjir tahun ini yang paling parah dan lambat surutnya. Sekarang kondisinya sudah semakin surut. Di beberapa titik, ketinggian air ada yang sudah surut 30 cm dan ada yang di dataran rendah masih sepinggang orang dewasa,” kata Sapransyah.
Selama bencana banjir melanda, Sapransyah bersyukur dan berterima kasih karena bantuan dari pemerintah dan berbagai pihak, meringankan beban warga.
Ada bantuan beras dari Pemkab Kotim dan dari Pemprov Kalteng berupa 320 paket sembako, bantuan paket bahan pokok dari Kecamatan Kotabesi, dan dari berbagai pihak lainnya.
”Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada semua pihak yang sudah membantu warga kami. Semua bantuan yang diberikan langsung kami salurkan untuk warga,” katanya.
Camat Kotabesi Ninuk Muji Rahayu (sebelum dimutasi, Red) mengatakan, persoalan banjir di Desa Hanjalipan sudah pernah diusulkan pemerintah agar warga direlokasi ke dataran yang lebih tinggi.
”Sudah pernah ditawarkan pemerintah usulan relokasi warga ke dataran yang lebih tinggi. Warga yang masih betah dan nyaman tinggal di tempat yang sekarang. Jadi, untuk saat ini tidak ada solusi, selama masyarakat tidak mau pindah kami juga tidak bisa memaksa,” kata Ninuk.
