Lebih lanjut lagi, Kaka juga berharap PPATK berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tujuannya untuk mengendus potensi tindak pidana korupsi atas dana-dana yang diduga merupakan hasil kejahatan, khususnya dari tambang illegal, sebagai langkah penegakkan hukum.
Partai Solidaritas Indonesia menyampaikan klarifikasi soal laporan dana kampanye yang dinilai tidak logis karena pengeluaran hanya Rp180 ribu. Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie menyatakan, prosesnya belum final.
“Pelaporan ini masih berjalan, ada transaksi berjalan yang belum pelunasan. Ini akan kami input ketika sudah pelunasan,” ujarnya.
Dia menekankan, data dana kampanye PSI akan dapat dilihat secara penyeluruh pada akhir masa kampanye. Yakni dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
Grace menegaskan, PSI akan melaporkan seluruh penggunaan dana kampanye sesuai aturan yang berlaku. Masih ada waktu perbaikan dan penyempurnaan oleh KPU.
Sementara Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah menerima 13 laporan tindak pidana pemilu dari Bawaslu. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudho Whisnu Andhiko menerangkan, 13 laporan tindak pidana pemilu tersebut diterima dari Bawaslu sejak Maret 2023 hingga Januari 2024.
Laporan tersebut telah diproses dengan perincian enam kasus tahap penyidikan, lima kasus telah tahap dua, dan dua kasus dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). “Ada beberapa jenis kasus,” paparnya.
Menurutnya, kasus tersebut didominasi dengan kasus pemalsuan, yakni tujuh kasus dugaan pemalsuan. Lalu terdapat empat kasus dugaan politik uang dan dua kasus kampanye melibatkan pihak yang dilarang. “Masih proses ya,” jelasnya.
Polri berharap masyarakat dalam mendukung pemilu damai, aman, berintegritas, dan berkualitas. Sehingga Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar. “Dalam pemilu kita menjada persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya. (far/idr/mia/syn/jpg)
