”Rencana (penutupan jalur lingkar selatan) perlu dikaji lebih mendalam dan dibahas dengan matang. Apabila ini dilaksanakan, bisa saja berimbas balik terhadap pemerintah daerah, karena ini menyangkut kerugian produksi hingga berimbas terhadap tenaga kerja,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Kotim Siagano, Kamis (24/3).
Siagano berharap agar hal itu tidak sampai terjadi. Harus ada jalan keluar melalui rapat konsorsium bersama PBS dan pihak terkait untuk bekerja sama mencari solusi agar jalur lingkar selatan tidak sampai ditutup.
”Kalau Pemkab Kotim mengajak kerja sama, tolonglah direspons. Karena ini untuk kepentingan kita bersama. Apabila ada jalan keluar dengan melakukan perbaikan di jalur lingkar selatan dengan melibatkan kerja sama berbagai pihak, maka rencana penutupan jalur lingkar selatan tidak akan terjadi,” ujarnya.
Siagano menambahkan, dirinya bersama Kepala Dinas PUPRKP Kotim dan beberapa SOPD terkait akan melaksanakan rapat konsorsium di Palangka Raya untuk membahas lebih lanjut terkait penanganan ruas jalan tersebut. Termasuk kebijakan penutupan jalur lingkar selatan.
Jalur lingkar selatan merupakan kewenangan Pemprov Kalteng. Sebelumnya Pemprov menjanjikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk perbaikan. Namun, kabarnya anggaran tersebut dikurangi hingga menjadi Rp 2 miliar. Bahkan, kemungkinan besar rencana tersebut batal terealisasi dikarenakan refocusing anggaran. Pemprov diharapkan bisa ikut mengarahkan pihak swasta agar menangani ruas itu secara keroyokan. (hgn/ign)
