PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Masalah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah ternyata jadi momok secara nasional. Apabila hal tersebut bisa dibereskan, maka setengah persoalan investasi sawit di Indonesia juga bakal selesai.
Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian RI Andi Nur Alam Syah mengatakan, permasalahan di Indonesia terkait perkebunan ada 80 persen. Pemerintah pusat telah membentuk Tim Satgas Sawit untuk membenahi persoalan sawit di seluruh Indonesia, terutama Riau dan Kalteng.
”Untuk Kalteng 90 persen (perkebunannya) adalah sawit, maka itu harus fokus dan ditata dengan baik. Ada kewajiban pemerintah daerah melakukan pembinaan usaha perkebunan. Harus ada peningkatan program maupun hal lainnya,” katanya di aula Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Kamis (6/7).
Andi menuturkan, hambatan bisnis sawit di Kalteng adalah tata kelola. Apabila hal tersebut bisa ditangani, konflik lahan maupun kawasan bisa diselesaikan. Penyelesaian terutama ditargetkan di Kalteng dan Riau, mengingat 80 persen sawit nasional berada di dua daerah itu.
”Kita harus lebih mantapkan sebagai sumber pendapatan devisa negara dan sawit itu luar biasa. Bahwa 80 persen pendapatan PBB pertanian dari perkebunan dan 90 persennya dari sawit,” ujarnya.
Andi melanjutkan, Kementerian Pertanian siap menggelontorkan dana berapa pun untuk perbaikan sawit di Kalteng. Akan tetapi, harus benar-benar transparan, tidak ada mark up, apalagi kegiatan fiktif.
Dia juga menekankan agar tidak membeli benih palsu. Hal tersebut membuat banyak kepala dinas dan kepala bidang di berbagai daerah masuk penjara.
”Benih sawit tidak bisa dijual bebas dan itu ada aturannya di Permentan. Yang beli sawit itu harus jelas lahan dan lainnya, bukan dijual bebas,” tegasnya.
Plt Kepala Dinas Perkebunan Kalteng Rizki Bajuri mengharapkan konflik terkait sawit di Kalteng bisa berkurang melalui melakukan pola kemitraan dan beasiswa. Hal itu dinilai bermanfaat bagi masyarakat sekitar investasi tersebut. ”Kami siap untuk mendukung hal itu,” katanya.
