Kerumunan Massal Vaksinasi di Bundaran Besar Terbukti Maladministrasi

vaksinasi
MALADMINISTRASI: Warga antre mendaftar vaksinasi di kawasan Jalan Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (4/8/2021). Ribuan warga berdesakan mendaftar vaksinasi secara massal yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalteng, Polda Kalteng, dan Korem 102 Panju Panjung pada hari ini (5/8) di Palangka Raya. (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa)

PALANGKA RAYA – Masih ingat dengan insiden kerumunan masyarakat yang mendaftar vaksinasi di Bundaran Besar pada 4 Agustus 2021 lalu? Kasus ini direspon YLBHI-LBH Palangka Raya dengan melapor ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya,  Ombudsman menilai Kapolresta dan Walikota Palangka Raya melakukan maladministrasi atas pendaftaran vaksinasi Covid-19 massal pada 4 Agustus 2021 lalu.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Raden Biroum Bernardianto menyampaikan, ada maladministrasi berupa kelalaian dan tidak kompeten dalam pelaksanaan vaksinasi massal. ”Iya, ada ditemukan hal itu,” ujarnya, Kamis (28/10).

Bacaan Lainnya

Biroum mengatakan, pelaksana kegiatan tidak dapat mencegah terjadinya kerumunan. Ombudsman melakukan tindakan korektif yakni, wali kota memberikan imbauan secara tertulis dan dipublikasi terkait pelaksanaan vaksinasi.

”Kami   sudah meminta agar hal tersebut tidak terulang kembali, yakni kerumunan. Makanya harus sesuai prokes,” katanya.

Baca Juga :  Korban Pemerkosaan Diminta Berbaring, lalu Dipaksa Lepas Baju

Menanggapi hal itu, Wali Kota Fairid Naparin menyatakan menghormati hukum dan aturan yang ada. “Sudah dijalankan, yakni membuat edaran maupun panduan vaksinasi dan sudah dilakukan. Kami sudah lakukan apa yang direkomendasikan oleh Ombudsman.” Sebutnya singkat.

Sementara itu, Ketua LBH Palangka Raya Aryo Nugroho mengapresiasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) berupa maladministrasi tidak kompetennya Kepala Kepolisian Resor Palangka Raya dan Walikota Palangka Raya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal yang menyebabkan kerumunan sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.