Padahal, kata dia, Undang-Undang IKN menyebutkan bahwa pada Agustus nanti, pemerintah sudah harus mulai pindah ke IKN. Sri juga mengingatkan terkait anggaran proyek IKN yang sangat besar. Dia mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran jumbo, tapi progresnya tidak signifikan. “Kalau lihat di media, kayaknya masih begitu-begitu saja. Padahal, Agustus sebentar lagi,” tegasnya.
Dengan melihat perkembangan proyek yang ada, Sri Rahayu merasa pesimis infrastruktur di IKN bisa digunakan pada Agustus mendatang. Dia tidak mengetahui seperti apa pemerintah berusaha mencapai target yang sudah ditetapkan. Yang jelas, Agustus sudah harus mulai pindah ke IKN Nusantara.
Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Demokrat Irwan Fecho mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pembebasan lahan. Sampai saat ini, pembebasan lahan masih belum rampung. Namun, dia yakin pemerintah bisa menyelesaikan pembangunan dan pembebasan lahan dengan baik.
Selama ini, pemerintah dan masyarakat selalu dibentur-benturkan terkiat persoalan pembebasan lahan. Padahal, lanjut Irwan, masyarakat setempat mendukung proyek IKN. Masyarakat adat senang dengan adanya proyek tersebut. “Kami akan selalu mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan IKN,” tandasnya.
Sementara itu, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menyoroti mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari kursi kepala dan wakil kepala Otorita IKN. Dinamisator Jatam Kalimantan Timur Mareta Sari mengungkapkan, mundurnya Bambang dan Dhony tidak mengubah apa pun. Sebab konflik lahan dan kerusakan lingkungan tetap terjadi.
”Saat ini proyeknya masih berjalan tapi minggu lalu terjadi demo oleh masyarakat sekitar Desa Pamaluan,” kata perempuan yang akrab disapa dengan Eta itu. Aksi ini bertujuan untuk menuntut diberikannya sertifikat hak milik untuk masyarakat. Sertifikat ini jadi polemik sejak Penajam Paser Utara dijadikan lokasi IKN. Sebab pemilik tanah di sekitar wilayah IKN jadi masalah.
Dia menceritakan, jika mafia tanah masih ada. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menolak adanya spekulan tanah. Nyatanya kini harga tanah tidak bisa dikendalikan. Pada kunjungan Jokowi di IKN beberapa hari lalu, dia menyebut jika harga tanah masih sekitar Rp 400.000 sampai Rp 800.000.
