PT KDP Diduga Berupaya Mangkir, DAD Kalteng Desak Patuhi Hukum Adat Dayak

dad kalteng
BERSINERGI:Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng bersama jajaran pengurus DAD Kalteng masa bakti 2021-2026 yang baru saja dilantik pada Selasa (16/8) malam. (DODI/RADAR SAMPIT)

PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah mendesak PT Karya Dewi Putra mematuhi hukum adat dayak. Perusahaan itu diduga berupaya mangkir dari kewajibannya membayar ganti rugi sesuai hasil sidang adat terkait persoalan laporan palsu yang membuat Jaya, warga Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan dipenjara.

Ketua Biro Hukum dan Advokasi DAD Kalteng Baron Ruhat Binti mengatakan, sejak awal dia ikut membantu Jaya yang menjadi korban kriminalisasi. Setelah mendapat informasi Jaya ditangkap dan ditahan, dia berkoordinasi dengan Desmon Mahaesa, Wakil ketua Komisi III RI. Setelah Kapolri turun tangan, Jaya akhirnya dikeluarkan dari tahanan dan kasusnya dihentikan dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Bacaan Lainnya

”Sejak awal saya memantau dan ikut membantu jaya agar memperoleh keadilan dan polisi mengeluarkan SP3 pasti berdasarkan aturan yang berlaku dengan ketelitian dan didukung fakta hukum yang kuat. Jadi, sudah tepat polisi mengeluarkan SP3 atas kasus laporan palsu ini,” tegas Baron dalam rilis yang diterima Radar Sampit, Rabu (17/8).

Baca Juga :  Raih Medali Emas Perdana, Tim Dayung Kalteng Diguyur Bonus Ratusan Juta

Baron juga mendukung tindakan Jaya dan keluarga melaporkan PT KDP ke DAD Katingan sampai digelarnya sidang adat di Kecamatan Katingan Tengah. Sidang itu memutuskan PT KDP bersalah dan harus membayar ganti rugi kepada Jaya yang menjadi korban laporan palsu.

Mendengar informasi tidak kooperatifnya PT KDP terhadap putusan Majelis Hakim Adat tersebut, Baron Ruhat Binti mengingatkan PT KDP agar memahami dan melaksanakan peribahasa, dim ana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

Pos terkait