Berdasarkan data BPS Pusat tahun 2022, tingkat kemiskinan desa di Indonesia berada di angka 12,29 persen. Sedangkan, target kemiskinan nasional tahun 2022 sebesar 8,5-9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih banyak yang miskin.
Kepala DPMD Kotim Raihansyah mengatakan dua desa yang dicalonkan menjadi desa antikorupsi sebelumnya telah melalui tahapan dan proses yang panjang.
“Dari Kotim itu mengusulkan beberapa desa yang jadi bakal calon desa antikorupsi ke provinsi lalu diusulkan lagi ke KPK RI. Dari beberapa desa yang diusulkan ada dua desa yaitu Desa Mekar Jaya dan Desa Bagendang Hilir yang dicalonkan dan dua hari ini diobservasi oleh tim dari KPK RI,” kata Raihansyah.
Raihansyah berharap dari 168 desa di Kotim setidaknya ada satu desa yang terpilih oleh KPK RI sebagai desa antikorupsi.
“Dari enam desa Se-Kalteng yang dilakukan observasi hanya ada satu desa yang dipilih KPK RI menjadi desa antikorupsi. Kita berharap Kotim yang terpilih menjadi desa antikorupsi dan menjadi barometer desa-desa yang lain di Kotim,” katanya.
Camat Parenggean Siyono mengatakan persiapan untuk melengkapi lima indikator syarat menjadi desa antikorupsi sudah dilakukan sejak Juni 2022 lalu.
“Sebenarnya ada dua desa di Parenggean yang diusulkan. Ada Desa Mekar Jaya dan Desa Beringin Tunggal Jaya. Tetapi, kita tidak tahu bagaimana ceritanya Desa Beringin Tunggal Jaya tidak masuk dalam daftar observasi, tetapi pada mala mini tim KPK tetap mau meluangkan waktu berkunjung ke kantor Desa Beringin Tunggal Jaya,” kata Siyono, Jumat (3/3) malam.
Sementara itu, Kades Mekar Jaya Seto hadi mengatakan berbagai persiapan untuk melengkapi lima indikator tersebut sudah dipenuhi. “Dari kelima indikator ini sebagian besar sudah kami penuhi tetapi memang belum sempurna. Transparansi dan pengelolaan keuangan sudah semaksimal mungkin kami informasikan dan upload ke website kami dan setiap akhir bulan kami lakukan breafing untuk pengawasan evaluasi kinerja,” ujar Seto Hadi, Jumat (3/3).
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pihaknya juga selalu melibatkan BPD dan tokoh masyarakat yang hasilnya diputuskan dalam musyawarah.
