Berbagai bentuk kecurangan rawan terjadi dalam pencoblosan Pemilu 2024 dan proses setelahnya. Bawaslu Kotim berusaha mencegahnya dengan beragam cara.
HENY, Sampit | radarsampit.com
Ratusan orang memenuhi aula hotel termegah di Sampit, Aquarius Boutique Hotel Sampit (ABHS), Selasa (6/2/2024). Mereka merupakan peserta pelatihan saksi peserta pemilu tingkat kecamatan se-Kotim. Kegiatan itu dihelat Bawaslu Kotim sebagai penyelenggara selama dua hari.
”Pelatihan saksi peserta pemilu dilakukan sebagai dasar amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 351 disebutkan, Bawaslu wajib melaksanakan pelatihan saksi kepada peserta pemilu dan hari ini wujud kami melaksanakan amanat undang-undang tersebut,” kata Muhamad Natsir, Ketua Bawaslu Kotim.
Pada hari pertama, Bawaslu Kotim mengundang perwakilan masing-masing satu saksi dari 16 parpol, satu orang perwakilan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dan perwakilan dari saksi tim tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.
”Sesuai aturan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara, saksi peserta pemilu nanti ikut mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara. Ketika ada yang tidak sesuai prosedur, mereka punya hak menyampaikan keberatan yang nantinya harus dicatat dan diketahui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” kata Natsir.
Saksi peserta pemilu akan bertugas mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di 1.169 TPS di Kotim. Dalam pelatihan itu, Bawaslu Kotim mengundang tiga pemateri, yaitu Anita Fransiska, mantan Anggota Bawaslu Katingan Periode 2018-2023, Muhamad Tohari, Komisioner KPU Kotim, dan Pegiat Pemilu Fentje Bawengan yang juga tenaga ahli Bawaslu RI.
Natsir berharap melalui pelatihan yang diberikan kepada peserta pemilu, dapat memperkuat kompetensi sumber daya manusia, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan tanpa ada kecurangan.
”Kita berharap proses pemungutan dan pehitungan suara pada 14 Februari 2024 nanti hasilnya benar-benar menghasilkan pemilu yang berkualitas. Dengan adanya saksi peserta pemilu yang ikut mengawasi, diharapkan tidak ada yang berani melakukan kecurangan. Intinya, kita semua menginginkan tidak ada tindakan kecurangan yang dilakukan pihak manapun, sehingga hasil dari pemungutan dan penghitungan suara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
