Ia mencontohkan, dalam standar operasional prosedur (SOP) penanganan pemadaman kejadian kebakaran, personel yang disiapkan minimal dua regu. Satu regu sekitar 30 orang untuk wilayah sektor kecamatan dan 100 orang untuk regu yang ditugaskan di DPKP Kotim wilayah Kota Sampit.
“Seharusnya DPKP Kotim tidak mengurangi jumlah tenaga kontrak. Karena, di Kotim itu ada empat sektor pembantu yang masing-masing kecamatan disiagakan dua regu. Di Kecamatan Cempaga Hulu, Mentaya Hilir Selatan, Parenggean, Telawang. Tetapi, pada kenyataannya, anggota satgas dikurangi, di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ujarnya.
Kekecewaan juga dialami tenaga kontrak lainnya yang mengalami nasib sama, tidak lulus. Hasil seleksi yang tidak transparan, munculnya tenaga kontrak siluman yang tak pernah terlihat bekerja namun ikut tes seleksi dan dinyatakan lulus, sangat membuat tenaga kontrak merasa pemerintah bersikap tidak adil.
“Banyak dari kami memiliki sertifikat diklat gagal tes seleksi. Malahan tenaga kontrak baru yang tidak pernah kami lihat bekerja di lapangan, lulusan SMA bisa lulus tes. Ini namanya bukan sistem evaluasi, tidak ada gunanya kalau pada akhirnya kami diberikan harapan palsu, usaha yang kami lakukan selama ini rasanya sia-sia saja,” ungkap AI.
Seperti diketahui sebelumnya, lebih dari 3200 tenaga kontrak di Kotim mengikuti evaluasi pada 23 Juni lalu. Sebanyak 2.700 tekon diantaranya mengikuti tes evaluasi/seleksi dan sisanya mengikuti evaluasi berdasarkan kinerja dan kedisiplinan. Dari hasil evualasi diumumkan melalui intansi SOPD masing-masing pada Kamis (30/6) lalu, menunjukkan 1.041 tenaga kontrak yang dinyatakan tidak lolos. (ang/hgn/gus)
