Kantongi Izin hingga Tingkat Kabupaten, Kontribusi PAD Terus Meningkat

BUMDes Koperasi LKM Hatantiring Manggatang Utus

PINJAM DANA: Ketua BUMDes Luwuk Bunter Koperasi LKM Hatantiring Manggatang Utus Glory Hokman Baron melayani seorang warga yang mengajukan pinjaman dana kredit sebesar Rp 4 juta untuk keperluan menyambung listrik. (IST/RADAR SAMPIT)

Hasil keuntungan yang diperoleh itu telah melalui perjuangan yang cukup panjang. Glory mengisahkan perjalanannya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam. Di tahun 2015 tepat setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, Koperasi LKM Hatantiring Manggatang Utus dibentuk.

”Saat itu, Kepala Desa Luwuk Bunter Pak Agus Efendi berinisiatif mengumpulkan para tokoh masyarakat, termasuk saya, untuk merancang pembentukan BUMDes,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Dalam pengelolaannya, BUMDes merekrut orang yang memiliki pengalaman di bidang usaha simpan-pinjam. Mengingat model bisnisnya berbentuk koperasi simpan-pinjam, BUMDes merekrut anggota dan mewajibkan iuran sebesar Rp 25 ribu per bulan dan sekarang meningkat menjadi Rp 50 ribu per bulan. Layaknya pemegang saham, semakin besar iuran, maka semakin besar jatah keuntungan yang diperoleh anggota.

”Hasil iuran dari masyarakat di awal pendirian sebesar Rp 1.950.000. setelah beberapa hari terkumpul Rp 6 juta. Modal Rp 6 juta inilah yang diputar untuk mengembangkan usaha simpan pinjam,” ujarnya.

Setelah lima tahun, aset BUMDes terus berkembang. BUMDes Hatantiring mampu membantu permodalan untuk ratusan usaha mikro. Bidang usaha yang diberikan modal di antaranya pedagang pasar tradisional, pengusaha rotan, petani karet, penjahit. Ada juga yang dipinjami untuk biaya pendidikan.

Pinjaman mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 45 juta dengan tenor tiga tahun. Setiap nasabah yang meminjam modal usaha, dikenakan bunga rata-rata sebesar 1,75 persen per bulan. Namun ada juga yang tanpa bunga, seperti masyarakat penyandang disabilitas.

Masyarakat yang tidak dapat mengakses permodalan di perbankan, terbantu oleh keberadaan BUMDes Hatantiring. Misalnya, pengepul sering kali tidak dapat membeli rotan dari petani karena terkendala modal. Saat pengepul rotan di Kecamatan Cempaga kesulitan mengakses modal ke perbankan, Bumdes hadir untuk mereka.

”Kalau pengepul tidak ada modal untuk membeli, yang paling terdampak adalah petani. Rotan akan mangkrak,” ujar Glory.

Sebagai lembaga keuangan mikro, BUMDes Hatantiring juga rutin menyerahkan laporan keuangan kepada OJK setiap empat bulan sekali. Laporan ini juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Timur, Camat Cempaga, Kepala Desa Luwuk Bunter, Badan Pengawas BUMDes, dan pendamping desa setiap setahun sekali.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *