Masyarakat yang tidak dapat mengakses permodalan di perbankan, terbantu oleh keberadaan BUMDes Hatantiring. Misalnya, pengepul sering kali tidak dapat membeli rotan dari petani karena terkendala modal. Saat pengepul rotan di Kecamatan Cempaga kesulitan mengakses modal ke perbankan, Bumdes hadir untuk mereka.
”Kalau pengepul tidak ada modal untuk membeli, yang paling terdampak adalah petani. Rotan akan mangkrak,” ujar Glory.
Sebagai lembaga keuangan mikro, BUMDes Hatantiring juga rutin menyerahkan laporan keuangan kepada OJK setiap empat bulan sekali. Laporan ini juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Timur, Camat Cempaga, Kepala Desa Luwuk Bunter, Badan Pengawas BUMDes, dan pendamping desa setiap setahun sekali.
”Setiap hari kami juga up date perkembangan posisi keuangan,” ucap pria yang masih aktif menjadi guru di SMA 1 Cempaga ini.
Glory menaruh harapan tinggi terhadap Pemkab Kotim untuk mendirikan LKM dengan modal dana dari APBD. “Selama ini tidak ada LKM yang dimiliki Pemkab Kotim. Padahal, masyarakat desa membutuhkan ini. Coba saja pemerintah membentuk LKM dengan modal dari APBD pasti perekonomian masyarakat diperdesaan akan semakin bergerak maju,” ujarnya.
Selama ini masyarakat perdesaan masih kesulitan untuk memperoleh modal usaha. “Harapan utama masyarakat punya tempat untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga ringan. Bisa dibayangkan sekarang warga pinjam dana ke kota. Mengantar setoran rutin untuk ongkos transportasi saja biayanya sudah cukup besar,” tandasnya. (soc/hgn)
