SAMPIT, radarsampit.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Rifqi mengungkapkan, partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 lalu meningkat di atas 80 persen dibandingkan Pemilu 2019.
”Alhamdulillah, pada Pemilu 2024 partisipasi pemilih meningkat di atas 80 persen dibandingkan Pemilu 2019 yang hanya 74,64 persen,” kata Muhammad Rifqi saat membuka Evaluasi Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kotim di Palace Ballroom, Aquarius Boutique Hotel Sampit (ABHS), Selasa (30/4/2024).
Rifqi menjelaskan, peningkatan partisipasi pemilih terjadi bukan hanya peran KPU, tetapi kerja sama pemerintah daerah dan semua pihak yang bersama menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilu.
”Salah satu indikator suksesnya pemilu itu dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang tinggi yang tentu ini jadi perhatian dalam kesuksesan pemilu,” katanya.
Hal itu sedikit berbeda pada pelaksanaan pilkada yang umumnya partisipasi pemilih lebih rendah dibandingkan pemilu.
”Biasanya yang saya amati tingkat partisipasi pilkada lebih rendah dari pemilu, karena pada pemilu banyak pihak calon yang terlibat yang tentu dapat mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya. Seperti pada Pilkada 2020 lalu di angka lebih dari 60 persen. Harapan kami, Pilkada 27 November 2024 nanti partisipasi pemilih bisa meningkat di angka 70 persen. Ini tentu menjadi tantangan kami untuk terus memberikan sosialisasi dan memastikan masyakarat masuk dalam daftar pemilih tetap,” katanya.
Dia melanjutkan, dalam evaluasi pelaksanaan pemilu, pihaknya menerima masukan dan saran pada semua tahapan pemilu. Mulai dari perencanaan, pemuktahiran data pemilih, pendaftaran parpol, pendaftaran bakal calon anggota legislatif, distribusi logistik, sampai dengan tahapan pemungutan rekapitulasi penghitungan suara dari berbagai tingkatan.
”Termasuk menyampaikan kesiapan dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” katanya.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim Sanggul Lumban Gaol mengatakan, Pemilu 2024 telah dilalui dan beberapa tahapan perlu dievaluasi, sehingga pelaksanaan yang dipandang kurang optimal bisa lebih dimaksimalkan dalam penyelenggaraan Pemilu ke depannya.
