Pemkab Kotim Percepat Penanganan Stunting

8 stunting
TANGANI STUNTING: Bupati Kotim Halikinnor menghadiri agenda pemerintah di aula Sei Mentaya Bappelitbangda Kotim beberapa waktu lalu. (YUNI/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi memerlukan keterlibatan  pemerintah, lembaga nonpemerintah, dunia usaha, akademisi, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Pemkab Kotim melakukan berbagai langkah dalam mempercepat penurunan stunting.

“Koordinasi penting dilakukan karena penanganan stunting memerlukan kerjasama berbagai pihak dan lembaga yang memiliki program atau kegiatan yang memang merupakan bagian dari tupoksinya. Ini diperlukan untuk membantu percepatan penurunan prevalensi stunting di Kotim,” kata Bupati Kotim Halikinnor.

Bacaan Lainnya

Langkah pemerintah daerah dalam percepatan penanganan stunting antara lain optimalisasi anggaran dan pelaksanaan program secara terintegrasi pada perangkat daerah dan lintas sektor, baik secara spesifik maupun sensitif; Memaksimalkan peran  masyarakat peduli stunting, seperti kegiatan pos bunda tanggap stunting, pos gizi masyarakat gerakan bersama berantas stunting, dan lainnya; Memaksimalkan peran desa melalui anggaran desa dalam penanganan stunting; Memaksimalkan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan stunting, seperti pemberian makanan tambahan dan pembangunan sarana prasarana air bersih; Melaksanakan berbagai inovasi dalam penanganan stunting, seperti lomba penilaian antarkecamatan dalam pencegahan dan penurunan stunting.

Baca Juga :  Polisi Perketat Pengamanan Arus Mudik di Pelabuhan

Mengacu data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E PPGBM), sebaran prevalensi stunting se-Kotim berada di angka 22,6 persen pada tahun 2022.  Angka ini turun 0,6 persen dari tahun 2021 yang sebesar 23,2 persen.

Dari kasus stunting tersebut, tertinggi ada di Kecamatan Pulau Hanaut sebesar 32,3 persen dan terendah ada di Kecamatan Mentaya Hilir Utara sebesar 9,9 persen.

Sedangkan cakupan input data ke aplikasi E PPGBM dan kunjungan posyandu hanya sebesar 31 persen. Ini juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah bagaimana meningkatkan input data ke aplikasi E PPGBM dan meningkatkan kunjungan ke posyandu dengan inovasi-inovasi yang dilaksanakan seperti melaksanakan lomba posyandu se Kotim. (yn/yit)



Pos terkait