Dia melanjutkan, kekurangan sumber daya manusia (SDM) Badan Ad Hoc merupakan masalah klasik. Pada beberapa wilayah, ada yang SDM-nya sedikit. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat di desa agar mendorong SDM kecamatan ataupun desa untuk dapat berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun desa.
”Sehingga di tahap awal pun harapan kami jumlah pendaftar, yaitu dua kali lipat dari kebutuhan. Misalnya, untuk PPK ada 5 orang, berarti dua kali lipatnya itu 10 orang. Harapannya di tahap pertama sudah terpenuhi, sehingga proses rekrutmen PPK lebih kompetitif,” ungkapnya.
Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Eko Wahyu Sulistyobudi mengatakan, sosialisasi digelar dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di 17 kecamatan dan 168 desa di Kotim.
”Harapannya bisa menjadi penggerak pemilu tingkat kecamatan (PPK) dan desa/kelurahan (PPS). Kegiatan ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat agar bersedia ikut penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.
Dia melanjutkan, pengumuman rekrutmen untuk PPK sudah dimulai sejak 20 – 29 November untuk pendaftarannya, tapi untuk pelaksanaannya nanti akan dimulai 20 November – 16 Desember untuk rekrutmen Badan Ad Hoc PPK. Dilanjutkan tingkat kelurahan/desa pada 18 Desember – 13 Januari. (yn/ign)
