Warga Pelantaran Tak Terima Diseret Konflik, Sengketa Perkebunan Berujung Laporan ke Mabes Polri

ilustrasi konflik
MELAPOR: Sejumlah orang yang mengaku warga Desa Pelantaran saat mendatangi Polres Kotim, menyatakan keberatan nama warga diseret dalam konflik. Di sisi lain, pengacara Alpin Laurence bersama orang yang juga mengaku dari Desa Pelantaran melapor ke Propam Mabes Polri. (RADO-IST/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Sejumlah masyarakat Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, tak terima mereka diseret dalam konflik perkebunan antara Hok Kim dan Alpin Laurence. Warga setempat mendatangi Polres Kotim untuk menyampaikan keberatan terhadap pihak yang mengatasnamakan diri warga Pelantaran.

”Kami sebagai masyarakat Desa Pelantaran menyatakan, kabar yang mengatasnamakan warga Desa Pelantaran itu tidak benar. Kami tidak ada kepentingan dalam persoalan itu,” kata Tomi, Ketua RW 06 Desa Pelantaran, Senin (20/2).

Bacaan Lainnya

Pihaknya mendukung penuh upaya Polres Kotim menegakkan hukum jika ada pihak yang sengaja mengatasnamakan warga Pelantaran hingga melakukan provokasi dalam konflik tersebut.

”Kami hanya memberikan dukungan agar kedua belah pihak bisa segera menyelesaikan konflik. Kita bicara berdasarkan fakta dan mendukung kepolisian menjaga keamanan di situ,” kata Tomi.

Tomi menuturkan, sepengetahuan warga sekitar, selama ini kebun sawit tersebut dikelola Hok Kim. Ketika beberapa waktu lalu pernah terjadi permasalahan lahan, yang maju dalam mediasi selalu Hok Kim. Meski begitu, pihaknya tak mau terlalu jauh mencampuri persoalan tersebut.

Baca Juga :  Heboh Video Mesum Warga Kotim, Ini yang Dilakukan Polisi

”Selama ini memang yang mengelola kami dengar Pak  Hok Kim. Bahkan, kami pernah jadi saksi mediasi sengketa lahan itu dan dulu yang hadir memang Hok Kim,” ujarnya.

Tomi dan warga lainnya mengaku tidak nyaman ada pemberitaan yang menyatakan warga Pelantaran. Dia menegaskan, pihaknya tidak mau dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok yang bersengketa.

”Makanya kami datangi Polres Kotim memberikan klarifikasi bahwa ada berita yang mengatasnamakan masyarakat dan kami sampaikan ke polisi, tidak ada kami terlibat di situ,” ujarnya.

Warga lainnya, Syarudin menegaskan, pihak yang selama ini berada di areal kebun bukan warga Pelantaran. Sebagian merupakan orang yang dibayar pihak tertentu yang disinyalir untuk mengganggu kondusifitas di daerah tersebut.

”Kami curiga mereka yang mengatasnamakan warga Pelantaran adalah orang bayaran. Kalau orang Pelantaran tidak ada melibatkan diri dalam masalah ini,” ujarnya.

Pos terkait