Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, mutasi jabatan adalah salah satu upaya penyegaran bagi pejabat, sedangkan promosi jabatan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu. ”Jabatan bukanlah hak, tetapi amanat dari pemerintah,” tegasnya.
Halikinnor meminta pejabat yang telah dilantik menjadikan jabatan itu sebagai amanah yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana sumpah jabatan yang telah diucapkan. Jabatan merupakan kepercayaan pimpinan terhadap seorang PNS yang meliputi aspek, kualitas, kemampuan, kompetensi, dan moral.
”Saya berharap janganlah mutasi atau alih tugas ini diartikan sebagai sesuatu yang memiliki konotasi negatif yang dapat mengakibatkan kita terperangkap dalam sikap yang kurang terpuji,” ujarnya.
Halikinnor juga berharap pejabat yang dilantik bisa bekerja dan melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Juga diharapkan bisa memunculkan sinergi dan semangat baru untuk Kotim yang lebih baik.
”Pesan saya, pejabat yang dilantik tidak ada visi dan misi. Yang ada hanya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Mereka harus bisa melaksanakan sesuai dengan tupoksinya, susun program kerja semaksimal mungkin. Maksimalkan sumber daya yang ada, baik itu pembiayaan maupun SDM-nya supaya bisa maksimal,” katanya.
Menurutnya, pejabat yang telah dilantik sudah sesuai dengan harapan. ”Walaupun saya pahami ini belum sempurna, tapi ini adalah upaya maksimal yang kami lakukan melalui job fit, assesment, sampai ke Baperjakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Halikinnor mengatakan, masih ada beberapa jabatan eselon II yang kosong, sehingga untuk mengisi kekosongan itu Halikinnor akan menunjuk pelaksana tugas (Plt), karena ada jabatan yang harus diisi melalui lelang dan pansel.
”Nanti akan ada pelantikan pejabat tahap kedua, karena kalau dilantik semuanya hari ini sekitar 600 orang, nanti justru melanggar prokes,” katanya tanpa menyebutkan waktu pelaksanaannya. (ang/yn/ign)
