SAMPIT, radarsampit.com – Wacana sistem proporsional tertutup yang kemungkinan bisa diterapkan dalam Pemilu Legislatif 2024 tak hanya menuai polemik politikus nasional, tapi juga sampai daerah. Hal tersebut membuat sejumlah bakal calon legislatif berniat menarik diri dari persaingan merebut kursi. Semangat mereka layu sebelum pesta demokrasi dimulai.
”Kalau sistem seperti itu yang berlaku, sulit bagi kami, karena dalam penentuan caleg yang berhak duduk, bukan lagi didasari suara terbanyak,” kata seorang bacaleg yang meminta namanya tak disebutkan, Selasa (3/12).
Selain dirinya, rekan separtainya juga mulai menarik diri jika peraturan tersebut resmi diberlakukan dalam Pemilu 2024. ”Saya yakin caleg parpol lain pun akan pikir-pikir lagi nyaleg kalau aturannya mundur begitu. Percuma kami yang bekerja habis-habisan sampai ke finansial, tapi tak ada jaminan untuk duduk dipilih mewakili partai,” katanya.
Pelaksanaan sistem pemilu proporsional tertutup kini memang tengah ramai dibahas. Polemik itu bermula dari gugatan uji materi terhadap Pasal 168 Ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan sejumlah warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK diminta menyatakan pasal tersebut inkonstitusional. Dengan demikian, sistem pemilu di Indonesia dapat diganti dari proporsional terbuka yang selama ini dipakai, menjadi proporsional tertutup.
Dalam sistem pemilihan proporsional terbuka, setiap partai politik diminta mengirimkan daftar kandidat wakil rakyat untuk dijadikan sebagai pilihan dalam surat suara. Kemudian, pemilih memilih nama kandidat yang tersedia di dalam surat suara tersebut. Kandidat dengan perolehan suara terbanyak akan duduk sebagai wakil rakyat.
Pada sistem pemilihan proporsional tertutup, setiap parpol tetap diminta mengirimkan daftar kandidat wakil rakyat. Namun, pemilih tidak secara langsung memilih mereka. Pemilih hanya diminta memilih tanda gambar atau lambang parpol. Kandidat dengan nomor urut terkecil dalam partai, berhak menduduki jatah kursi legislatif.
Sekretaris DPD Golkar Kotim Joni Abdi menolak keras wacana tersebut. Baginya, hal itu merupakan kemunduran pelaksanaan demokrasi.
”Pada prinsipnya tidak sependapat dan secara pribadi menolak sistem pemilu tertutup yang hanya mencoblos tanda lambang partai. Sistem dengan suara terbanyak seperti sekarang sudah sangat ideal,” tegasnya.
Menurutnya, dengan sistem terbuka, masyarakat bisa leluasa memilih wakilnya yang duduk di DPRD. Hal itu juga memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan figur yang mereka kehendaki menjadi wakilnya untuk menyampaikan aspirasi.
”Dengan sistem terbuka masyarakat, akan lebih leluasa memilih figur yang akan menjadi wakil mereka. Lebih baik begitu,” ujarnya.
Dia melanjutkan, sebuah keputusan akan ada konsekuensinya. Dengan sistem pemilihan tertutup, partai bisa menempatkan kader terbaik yang memang sungguh-sungguh berjuang untuk partai, sementara sistem pemilihan suara terbanyak juga ada keuntungan. Kader yang duduk tidak ditentukan berdasar nomor urut, namun murni pilihan masyarakat.
Di tingkat nasional, delapan fraksi DPR RI kompak menyatakan sikap ingin tetap sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi tetap konsisten terkait sistem pemilu proporsional tertutup.
Delapan fraksi tersebut, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hanya fraksi PDIP yang tidak ada dalam pernyataan sikap bersama tersebut.
