”Pulau ini menyimpan potensi keanekaragaman hayati yang apabila dikelola dengan tepat mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, juga memiliki potensi gangguan yang dapat berdampak tak adanya pendapatan masyarakat dari hasil pemanfaatan hutan bukan kayu (HBK),” kata Dendy seraya menambahkan masyarakat masih diperbolehkan memanen hasil hutan seperti rotan, madu, getah, ikan kecuali ilegal logging, dan perburuan satwa.
Dari hasil penelusuran dan pengamatan yang dilakukan, tim survei merekomendasikan kepada Pemkab Kotim untuk melakukan upaya perlindungan pelestarian hutan dengan membentuk pamswakarsa, verifikasi data kepemilikan kebun, memastikan status kawasan, penertiban illegal logging, illegal fishing, dan penertiban penggunaan senjata api dan air soft gun (PCP).
Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara pemulihan ekosistem (penanaman pohon pakan satwa), rehabilitasi ekosistem perairan, budidaya tanaman endemik, budidaya sumber daya perairan, survei lanjutan dan menjadikan tempat pelepasliaran khusus.
”Langkah pemanfaatan awal bisa dimulai dengan pembentukan pokdarwis (kelompok masyarakat sadar wisata), pembuatan dermaga, menara pengamatan burung, jungle track dan pintu gerbang Pulau Hanibung. Survei ini tentunya tidak cukup dilakukan selama tiga hari dan perlu dilakukan secara berkelanjutan,” kata Dendy.
Menanggapi hal itu, Kepala Plt Bapperida Kotim Ramadansyah mengatakan, akan melakukan langkah selanjutnya dari laporan data hasil survei untuk membentuk tim terpadu menjadikan taman satwa atau kawasan ekosistem esensial.
”Rekomendasi dari hasil survei yang telah dilakukan akan segera kami tindaklanjuti. Pengembangan Pulau Hanibung juga sudah diusulkan masuk dalam RKPD 2025 yang sedang dibahas saat ini. Setelah itu, saya akan meminta petunjuk dan arahan kepada Bupati Kotim (Halikinnor) untuk rencana selanjutnya penyusunan desain rencana secara detail,” katanya. (***/ign)
